Kinerja DISPERKIM LH Kab.Batu Bara disorot,Gaji Petugas Kebersihan Dua Bulan Belum Dibayarkan.

Batu Bara, Sumatera Utara, kabarbangsa.my.id – Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) Kabupaten Batu Bara menuai sorotan. Pasalnya, sekitar 254 petugas kebersihan yang berada di bawah naungan dinas tersebut belum menerima pembayaran gaji yang tertunda sejak Desember 2025, serta gaji bulan Maret 2026.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar sekaligus kekecewaan mendalam di kalangan para petugas. Mereka tetap dituntut bekerja seperti biasa, meskipun hak mereka belum (16/4/2026).

Para petugas yang terdiri dari sopir, kernet armada, pengemudi becak bermotor, petugas pembabatan rumput, hingga penyapu jalan, mengaku telah berupaya menyampaikan keluhan melalui koordinator kecamatan, koordinator wilayah, hingga koordinator kabupaten. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait pembayaran gaji tersebut.

Sejumlah petugas yang ditemui tim Mitra Adhyaksa di lapangan mengaku mulai resah.

“Sampai kapan kondisi seperti ini akan berlangsung? Kebutuhan hidup semakin mendesak, sementara dari dinas belum ada kepastian kapan gaji kami dibayarkan,” ujar mereka kompak, seraya meminta identitasnya dirahasiakan.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas terkait juga belum membuahkan hasil. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak diangkat, dan pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp juga tidak mendapat balasan hingga berita ini diterbitkan.

Menanggapi hal ini, aktivis masyarakat Irawan, S.H., angkat bicara. Ia menilai keterlambatan pembayaran gaji tersebut berpotensi melanggar hukum ketenagakerjaan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak pekerja serta wanprestasi.

Menurutnya, beberapa dasar hukum yang dapat menjadi acuan antara lain:PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 61 ayat (1), yang menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda. Denda mulai berlaku sejak hari keempat keterlambatan sebesar 5 persen per hari dari total upah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja), yang mewajibkan pembayaran upah secara tepat waktu.

Pasal 93 ayat (2), yang mengatur bahwa keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian dapat dikenai sanksi.Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa tidak membayar upah merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Irawan juga menyoroti kejanggalan dalam persoalan ini.

“Janggal rasanya jika gaji bulan Desember 2025 belum dibayarkan hingga saat ini. Lebih aneh lagi jika pemerintah daerah tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala dinas terkait. Ada apa ini?” ujarnya.Ia bahkan menyarankan agar aktivitas kerja dihentikan sementara apabila alasan keterlambatan karena anggaran.

“Kalau memang anggaran tidak tersedia, seharusnya jangan mempekerjakan dulu. Setelah anggaran ada, baru pekerja diminta kembali bekerja,” tambahnya

.Lebih lanjut, Irawan mendorong para petugas untuk melaporkan persoalan ini ke Dinas Ketenagakerjaan maupun DPRD Kabupaten Batu Bara, agar dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta penjelasan dari pihak terkait.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan segera mendapat kejelasan serta solusi dari pemerintah daerah demi menjaga hak-hak para pekerja. (IR4ONE ).

Polres Labusel gelar Pemeriksaan Kesehatan Berkala, Pastikan Personel Tetap Prima Bertugas Layani Masyarakat.

Labusel, kabarbangsa.my.id – Polres Labuhanbatu Selatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh personelnya pada Rabu (15/4/2026) di lobi Mapolres Labuhanbatu Selatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan kondisi fisik dan kesehatan anggota tetap optimal dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pemeriksaan kesehatan tersebut melibatkan tim dari Bidokkes Polda Sumatera Utara, yakni IPDA Suhud Syahbani dan BRIPDA Rendy Siregar, didampingi Kasi Dokkes Polres Labuhanbatu Selatan Aipda Freddy Manatar Harianja, Briptu Ns Aminullah Harahap, serta tim dari MCI Laboratorium.

Adapun rangkaian pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan tekanan darah (tensi), pemeriksaan gigi dan mulut, tes darah, rekam jantung (EKG), foto thoraks, tes urin, hingga uji kebugaran melalui treadmill.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Labuhanbatu Selatan AKP Sujono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian institusi terhadap kesehatan personel sebagai ujung tombak pelayanan publik.

“Melalui pemeriksaan kesehatan berkala ini, kami ingin memastikan seluruh personel dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas. Kesehatan anggota adalah faktor utama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ujar AKP Sujono.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi menjadi langkah preventif untuk mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan yang bisa menghambat kinerja anggota di lapangan.

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Para personel tampak antusias mengikuti setiap tahapan pemeriksaan, menyadari pentingnya menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas tugas kepolisian.

Dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Labuhanbatu Selatan dapat terus menjaga stamina dan profesionalitas dalam memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Irpan Has)

Kepala Desa Bagelen Dorong Percepatan KDMP, Usaha Sudah Jalan Meski Modal Minim.

Pesawaran, kabarbangsa.my.id –Kamis 16-04-2026- Komitmen membangun kemandirian ekonomi desa terus ditunjukkan Kepala Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Merdi. Di tengah keterbatasan modal, ia tetap tancap gas mengembangkan Koperasi Desa Multi Pihak (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat

.Langkah nyata tersebut ditandai dengan dimulainya aktivitas usaha koperasi melalui pemesanan barang oleh jajaran pengurus dan pengawas KDMP Desa Bagelen, yang dilaksanakan pada Rabu (15/4/2026).Kegiatan ini menjadi simbol resmi berjalannya operasional awal koperasi.

Pada tahap perdana, KDMP Desa Bagelen mulai mengembangkan usaha dengan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako hingga barang elektronik. Inisiatif ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju pengembangan usaha yang lebih luas dan melibatkan seluruh anggota koperasi secara aktif.

Kepala Desa Bagelen, Merdi, menegaskan bahwa koperasi ini dibangun dari kekuatan swadaya anggota, melalui simpanan pokok dan simpanan wajib, yang diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa.

“Dengan modal awal dari anggota, kami berharap KDMP ini bisa tumbuh, berkembang, dan membawa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Meski pembangunan gerai koperasi belum rampung sepenuhnya, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menunda pergerakan. Aktivitas usaha tetap berjalan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

“Gerai memang belum selesai, tapi usaha sudah mulai berjalan. Kami optimis bisa terus berkembang,” tegasnya.

Upaya ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan tantangan yang mendorong inovasi dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan. (Feri)

Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Yonge Sihombing, S.E.,M.B.A Menyerahkan Undangan Peluncuran Buku Prabowonomics dan Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-67 kepada Titiek Soeharto.

Toba, kabarbangs.my.id – Ketua Umum Panitia Percepatan Propinsi Tapanuli sekaligus penulis buku Prabowonomics, , menyerahkan langsung undangan peluncuran bukunya kepada Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto pada Selasa (14/4/2026) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Peluncuran buku Prabowonomics dijadwalkan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 di Jakarta.Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Yonge Sihombing terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-67 kepada Titiek Soeharto yang tepat berulang tahun pada 14 April 2026, sebelum menyerahkan undangan resmi peluncuran buku.

Ucapan tersebut disambut hangat oleh Titiek Soeharto. Ia juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Yonge Sihombing dalam menuangkan gagasan ekonomi Presiden ke dalam buku Prabowonomics.“Terima kasih telah menulis buku Prabowonomics,” ujar Titiek Soeharto.

Buku Prabowonomics mengulas konsep Jalan Ekonomi Konstitusi Indonesia melalui Program Hasil Terbaik Cepat menuju Kedaulatan Ekonomi Nasional dan Daya Tahan Ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

Substansi buku tersebut dinilai relevan dengan ruang lingkup kerja Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan.

Momen penyerahan undangan tersebut turut disaksikan peserta rapat Komisi IV DPR RI, di antaranya Menteri Kehutanan RI , Wakil Menteri Kehutanan , Menteri Kelautan dan Perikanan RI , Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan , serta anggota Komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi dan jajaran Kementerian Kehutanan.

Rapat kerja pada hari itu juga membahas optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam, evaluasi kebijakan sektor kehutanan, serta pembatasan kuota wisatawan di Taman Nasional Komodo.

Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) adalah Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.. Beliau aktif memimpin upaya percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli, termasuk melakukan pertemuan – pertemuan dengan para pengambil kebijakan di republik ini dan memberikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak terkait pemekaran wilayah propinsi Tapanuli .Ketua Umum PPPT: Yonge Sihombing, S.E., M.B.A.Sekretaris PPPT: Murniati Tobing.

(Pak Bram /Sondang).

Dana ADD 2025 di Kampung Karang Jadi Belum Terealisasi, Proyek Jalan Terbengkalai.

Aceh Tamiang, kabarbangsa.my.id — Realisasi Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2025 di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, hingga pertengahan April 2026 dilaporkan belum terlaksana. Salah satu proyek yang belum berjalan adalah pembangunan jalan di Dusun Rejo yang direncanakan menuju mushola setempat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut seharusnya sudah dimulai sebelum terjadinya banjir bandang pada 26 November 2025. Bahkan, material berupa sertu dilaporkan telah didatangkan ke lokasi proyek sebanyak tiga hingga empat truk. Namun hingga kini, pengerjaan fisik belum juga dilakukan.

Seorang tokoh masyarakat setempat mengaku heran dan kecewa atas belum terealisasinya pembangunan tersebut. Ia menyebutkan bahwa material telah tersedia sejak sebelum banjir, tetapi tidak ada tanda-tanda pekerjaan dimulai.“Saya sangat heran, material sudah masuk sekitar tiga sampai empat truk, tapi sampai sekarang belum juga dikerjakan,” ujarnya, Selasa (15/4/2026), seraya meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Upaya konfirmasi kepada pemerintah kampung telah dilakukan. Namun, Datok Kampung Karang Jadi belum memberikan keterangan terkait penyebab belum dilaksanakannya proyek tersebut. Sementara itu, Kepala Dusun Rejo mengaku belum mengetahui jadwal pasti realisasi pembangunan.Di sisi lain, seorang warga yang berprofesi sebagai tukang bangunan mengungkapkan dirinya sempat ditawari untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun, ia menolak karena upah borongan yang ditawarkan dinilai tidak sesuai.

“Saya pernah ditawari, tapi karena upahnya tidak sesuai, saya tidak mengambil pekerjaan itu,” ungkapnya.Kondisi ini dinilai memprihatinkan oleh warga, mengingat dana ADD telah dicairkan sejak sebelum banjir bandang dan hingga kini telah berjalan sekitar lima bulan tanpa realisasi pekerjaan.

Masyarakat berharap pihak Kecamatan Kejuruan Muda dan instansi terkait segera turun tangan untuk menindaklanjuti permasalahan ini serta memberikan kejelasan terkait mandeknya pembangunan di Kampung Karang Jadi. ( Suryadi ).

Pemkab Langkat Tegaskan Komitmen Percepat Pendataan Huntap Korban Bencana.

Langkat, kabarbangsa.my.id – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pendataan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Rabu (15/04/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruangan Langkat Command Centre (LCC) Kantor Bupati Langkat.

Rakor yang digelar melalui Zoom Meeting ini membahas langkah percepatan pendataan serta penanganan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian tetap yang layak bagi masyarakat terdampak. Pemerintah pusat menekankan pentingnya validitas dan akurasi data sebagai dasar utama dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Dalam forum tersebut juga disampaikan klasifikasi hunian tetap (huntap) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana. Huntap dibagi menjadi tiga kategori, yaitu huntap insitu, eksitu, dan eksitu terpusat atau komunal.

Huntap insitu merupakan perbaikan atau pembangunan rumah di lokasi semula, dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang masih aman dan layak huni serta aspek pengurangan risiko bencana. Sementara huntap eksitu adalah pembangunan rumah di lokasi lain, di mana masyarakat dipindahkan ke kawasan yang lebih aman sesuai peta rawan bencana. Adapun huntap eksitu terpusat atau komunal merupakan pembangunan hunian di lokasi baru yang ditetapkan pemerintah bersama pemerintah daerah dalam bentuk kawasan permukiman terpadu.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Pascabencana Alam, jumlah masyarakat terdampak di Kabupaten Langkat yang masuk kategori huntap insitu sebanyak 299 kepala keluarga (KK). Sementara untuk huntap eksitu, tercatat 71 KK kategori mandiri dan 137 KK kategori terpusat atau komunal, dengan total keseluruhan mencapai 507 KK

.Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah pusat, khususnya dalam memastikan proses pendataan dilakukan secara akurat dan menyeluruh.“Kita akan menyisir seluruh wilayah terdampak agar data yang dihasilkan benar-benar valid, sehingga bantuan hunian tetap ini tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan bencana, mulai dari tahap pendataan hingga realisasi pembangunan hunian tetap.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Langkat, dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti hasil koordinasi guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

(Budi Panjaitan)

Sumber : Diskominfo Langkat

Tim Reaksi Cepat Kota Medan Berhasil Mengamankan 4 Pelaku Tawuran Dengan Geng Motor Bernama “GL” Di Jalan Bromo Medan.

Medan, kabarbangsa.my.id -Tim Reaksi Cepat Kota Medan Berhasil Mengamankan 4 Pelaku Tawuran Dengan Geng Motor Bernama “GL” Di Jalan Bromo Medan Pukul 01.30 WIB Pagi Subuh, Rabu (15/4/2026).

Demikian Dikatakan Katim TRC Kota Medan Reza Wahyudi Kami Mendapat Laporan Dari Masyarakat Bahwasanya Telah Terjadi Aksi Tawuran Di Jalan Bromo Medan, Selanjutnya Tim Bergegas Ke TKP, Dan Tidak Perlu Waktu Lama Tim Berhasil Membubarin Aksi Tawuran Dan Mendapat 4 Pelaku Di Lokasi Kejadian Beserta Samurai, Celurit Dan Anak Panah.

Selanjutnya Para Pelaku Tawuran Di Bawak Ke Polsek Medan Area Untuk Dilakukan Pembinaan Ke Orang Tua nya, Dikarenakan Para Pelaku Masih Di Bawah Umur, Katanya.

Salah Satu Masyarakat Di Lokasi Kejadian Berinisial “F” Mengatakan Bahwa Pelaku Tawuran Geng Motor Bernama “GL” vs Trimo Yang Main Bang, 50 Orang Lebih Jumlah nya, Ujarnya.

Sekjend TRC Kota Medan Willyam Pasaribu Mengatakan Kami Dari Tim Reaksi Cepat Kota Medan Akan Terus Berpatroli Untuk Memberikan Rasa Aman Dan Nyaman Untuk Masyarakat Kota Medan.

Dan Kami Kembali Mengingatkan Tidak Ada Ruang Bagi Pelaku Kejahatan, Selagi Masih Ada Tim Patroli TRC Kota Medan Kami Menjamin Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Kota Medan Saat Keluar Pada Malam Dan Subuh Hari, Ujarnya. ( Willyam Pasaribu ).

Pasca Pelantikan Oleh Wabup Deli Serdang, 4 Kepsek di Lubuk Pakam Masih Menjadi Misteri.

DELI SERDANG, kabarbangsa.my.id – Bupati Deli Serdang melalui Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, S.S, pada hari Selasa (14/04/2026) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 100.3.3.2/305/KPTS/2026 sampai dengan Nomor 100.3.3.2/309/KPTS/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bertempat di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati, Lubuk Pakam.

Dalam prosesi pelantikan ini, berdasarkan dokumen rilis yang diterima kru media dari narasumber, diketahui SK Bupati Deli Serdang ini banyak merotasi dan mengangkat ratusan kepala sekolah di Kabupaten Deli Serdang, namun ditemukan adanya sejumlah kejanggalan khususnya di wilayah Lubuk Pakam.

Dalam rilis yang tersebut disampaikan beberapa kejanggalan yaitu, salah satu yang disorot adalah adanya sekolah yang tidak tercantum sama sekali dalam daftar rotasi, yakni SDN 101900 Jalan Diponegoro, Kepala sekolahnya berinisial LI namun tidak disebut dalam press rilis, sehingga memunculkan pertanyaan apakah memang tidak ikut dirotasi atau murni terjadi kekeliruan dalam penyampaian informasi.

Selain itu, terdapat kepala sekolah yang informasinya telah melewati masa jabatan namun tetap dilantik, yakni berinisial H.H. (eks SDN 101927), terang narasumber dalam rilisnya.

Selain itu, kejelasan penempatan juga menjadi sorotan pada Kepala sekolah berinisial H.S.H. (SDN 101906) disebut posisinya telah diisi oleh orang lain, namun tidak dijelaskan ia dipindahkan ke mana dan dalam jabatan apa.

Hal serupa terjadi pada kepala sekolah berinisial J.H. (SDN 104257) yang dirotasi ke sekolah lain, tetapi tidak disebutkan siapa pengganti di sekolah asalnya.

Rangkaian kejanggalan ini memicu pertanyaan publik: apakah rotasi telah dilakukan berbasis evaluasi kinerja dan regulasi yang jelas, atau justru menyisakan celah dalam transparansi dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Deli Serdang, ucap narasumber.

Ditempat terpisah, melalui aplikasi pesan WhatsAp kru media mencoba mengconfirm hal ini kepada beberapa pihak diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Sekretaris Dinas Pendidikan Deli Serdang, namun hingga rilis berita naik ke meja redaksi belum memberikan tanggapan walupun terlihat centang dua tanda pesan telah terkirim. (Ida )

Garda Pemuda NasDem Sumut Kecam Keras Pemberitaan Majalah Tempo Sarat Narasi Provokatif.

SUMATERA UTARA,kabarbangsa.my.id – Garda Pemuda Partai NasDem Sumut mengecam keras pemberitaan Majalah Tempo edisi 13–19 April 2026 yang dinilai sarat narasi provokatif dan tidak berimbang, sehingga mereka menuntut majalah tersebut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Surya Paloh dan jutaan pemilih Partai NasDem pada Pemilu 2024.

Kecaman keras itu dilontarkan Ketua DPW Garda Pemuda NasDem Sumut, Defri Noval Pasaribu SE MSP, didampingi Sekretaris Ronny Reynaldo Situmorang SH MH dalam pernyataan sikapnya yang diterima wartawan, Selasa malam (14/4) di Medan, menyikapi pemberitaan Majalah Tempo yang telah melukai hati Garda Pemuda Nasdem.‎‎

Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi sayap partai tersebut menilai isi laporan utama, Majalah Tempo mulai dari judul, ilustrasi hingga narasi, telah melampaui batas kritik konstruktif dan tidak memenuhi kaidah jurnalistik.‎Defri Noval juga menyebut pemberitaan tersebut tidak didukung data dan fakta yang akurat, bahkan dianggap merendahkan sosok Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.‎‎

“Ini bukan hanya menyerang pribadi, tetapi juga melukai jutaan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan politik kepada Partai NasDem pada Pemilu 2024,” tegas Defri Noval Pasaribu sembari menuntut Tempo untuk segera meminta maaf secara terbuka ke publik.‎‎

Garda Pemuda NasDem menilai gaya pemberitaan yang ditampilkan cenderung sensasional, bombastis, dan mengarah pada praktik yellow journalism yang dinilai kontra produktif di tengah situasi nasional dan global yang tidak menentu.‎‎

Atas dasar itu, Defri Noval yang juga anggota DPRD Sumut ini mendesak Majalah Tempo untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, tidak hanya kepada Surya Paloh, tetapi juga kepada jutaan pemilih NasDem pada Pemilu 2024.‎‎

Selain itu, tambah Defri dan Ronny Reynaldo Situmorang, pihaknya mendesak agar Tempo kembali menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik dan tidak mengulangi pemberitaan yang berpotensi memecah belah serta mencederai demokrasi.‎‎

Di sisi internal, Garda Pemuda NasDem Sumut juga menegaskan komitmen mendukung penuh kepemimpinan Surya Paloh, sekaligus mengingatkan pihak-pihak di dalam partai agar tidak memicu kegaduhan terkait isu suksesi.‎‎

“Jangan ada manuver kepentingan yang justru merusak soliditas partai,” tegasnya sembari menyatakan Garda Pemuda NasDem akan berupaya keras untuk membersihkan Partai NasDem dari pihak-pihak yang membuat kegaduhan dalam internal partai serta memastikan arah perjuangan partai tetap solid ke depan.‎‎

Garda Pemuda NasDem Sumut juga secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prananda Surya Paloh untuk melanjutkan estafet kepemimpinan partai jika terjadi suksesi di masa mendatang.

Satlantas Polres Labusel Turunkan tim Patroli Antisipasi Kelangkaan BBM di SPBU Simpang Karo, Tertibkan antrian Pastikan Lalu Lintas Lancar dan Aman.

Labusel, kabarbangsa.my.id – Dalam upaya mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta menjaga ketertiban arus lalu lintas, personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Labuhanbatu Selatan melaksanakan patroli monitoring di SPBU Simpang Karo, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah personel, yakni Aipda Alexander Panggabean, Bripka D. Sinabang, Bripda Perdana S. Nasution, Bripda M. Ryan Fadillah, dan Bripda Nazry Albiansyah. Patroli difokuskan pada pengawasan situasi distribusi BBM sekaligus memastikan kelancaran arus kendaraan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu Selatan.

Dari hasil pemantauan di lapangan, situasi terpantau aman dan kondusif. Arus lalu lintas di sekitar SPBU berjalan tertib dan lancar tanpa adanya kemacetan. Cuaca cerah turut mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga memberikan teguran simpatik kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Imbauan humanis disampaikan agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K. melalui Kasat Lantas AKP Yustina, S.H. M.H. menegaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya di tengah isu kelangkaan BBM.

“Melalui patroli ini, kami ingin memastikan situasi tetap kondusif, tidak ada antrean panjang maupun gangguan lalu lintas. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas, karena keselamatan adalah yang utama,” ujar AKP Yustina.

PIa menambahkan, pendekatan humanis akan terus dikedepankan dalam setiap kegiatan kepolisian, sehingga kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom yang memberikan rasa aman.

Dengan kegiatan tersebut, diharapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Labuhanbatu Selatan tetap terjaga, serta kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat. (Irpan Has)