Gerakan Cipayung Plus Sumut Desak Evaluasi Total PLN, Soroti Blackout dan Dugaan Korupsi.

MEDAN, kabarbangsa.my.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN UID Sumatera Utara, Selasa (2/6/2026). Aksi yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya GMNI, GMKI, IMM, dan KAMMI Sumut tersebut menyuarakan berbagai persoalan mulai dari pemadaman listrik massal (blackout), kualitas pelayanan publik, hingga dugaan praktik korupsi di lingkungan PLN.

Dalam aksinya, massa menuntut pertanggungjawaban manajemen PLN atas peristiwa blackout yang pernah melanda Pulau Sumatera dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta pelaku usaha. Menurut mereka, gangguan tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga dan pelaku UMKM, sehingga diperlukan langkah evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Situasi aksi sempat memanas ketika massa mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan General Manager PLN UID Sumut. Kekecewaan tersebut memicu aksi pembakaran ban dan perobohan pagar kantor sebagai bentuk protes. Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menilai pihak manajemen belum menunjukkan respons yang memadai terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Selain menyoroti persoalan pelayanan listrik, massa juga mengkritisi sistem ketahanan energi di wilayah Sumatera. Mereka menilai perlunya penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk penyediaan jaringan cadangan yang lebih andal agar gangguan pada satu titik tidak berdampak luas terhadap pasokan listrik di berbagai daerah. Menurut mereka, perbaikan sistem menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Aliansi Gerakan Cipayung Plus Sumut juga menyoroti sejumlah isu yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan PLN. Dalam orasinya, mereka meminta aparat penegak hukum untuk mengusut secara transparan berbagai dugaan pelanggaran yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyimpangan pada proyek Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan penggunaan jasa konsultan hukum.

Empat pimpinan organisasi yang tergabung dalam aliansi, yakni Irham Saddani Rambe, Rahmat Taufiq Pardede, Chrisye Sitorus, dan Armando Sitompul, menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya evaluasi terhadap jajaran pimpinan PLN, pemberian kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman, percepatan pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri di Sumatera Utara, audit independen terhadap infrastruktur transmisi listrik, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Gerakan Cipayung Plus Sumut berharap pemerintah, PLN, dan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang mereka sampaikan. Mereka menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kelistrikan nasional dapat terus terjaga serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara

(Williyam Pasaribu)