Langkat, kabarbangsa.my.id – Kebakaran hebat menghanguskan satu unit truk jenis Colt Diesel PS 100 yang tengah mengangkut puluhan sepeda motor di Jalan Tanjung Pura, Desa Securai Selatan, tepatnya di depan Gang Pasir, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 14.20 WIB.
Meski peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian materil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Peristiwa bermula saat truk yang dikemudikan Tumin (52), warga Jalan Gunung Karang, melintas di lokasi kejadian.
Menurut keterangan pengemudi, api tiba-tiba muncul dari bagian belakang kepala mobil dan dengan cepat membesar hingga merembet ke seluruh muatan.
Mengetahui kendaraannya terbakar, Tumin bersama kernetnya segera keluar dari kabin dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar.
Sejumlah warga yang berada di lokasi, termasuk saksi mata Ngatirin (64) dan Epru (45), langsung berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya dan air manual sebelum kobaran api semakin besar.
Tak lama kemudian, tim pemadam kebakaran dari Kecamatan Sei Lepan tiba di lokasi dan melakukan proses pendinginan serta sterilisasi area untuk memastikan api benar-benar padam.
Kapolsek Babalan, AKP Eben H. Tarigan, SH, MH, melalui laporannya menyampaikan bahwa, truk Colt Diesel PS 100 beserta muatan nya 24 unit sepeda motor merek Honda hangus terbakar.
Setelah menerima laporan dari kepala dusun setempat, personel Polsek Pangkalan Brandan yang dipimpin Kanit Reskrim IPDA Heri Ompusunggu, SH, bersama lima personel lainnya langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pengamanan dan olah TKP awal.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga kuat dipicu korsleting listrik pada bagian mesin atau instalasi kabel truk tersebut.“
Pemilik kendaraan, Bapak Tumin, menyatakan bahwa kejadian ini murni musibah akibat korsleting listrik.
Pihak korban juga telah membuat surat pernyataan dan memilih untuk tidak melanjutkan laporan secara hukum ke Polsek Pangkalan Brandan,” ujar AKP Eben dalam keterangan tertulisnya.
Meski sempat menjadi perhatian warga serta pengguna jalan yang melintas,namun situasi di lokasi kejadian telah aman dan terkendali.(Budi Panjaitan)
Langkat, kabarbangsa.my.id – Semangat gotong royong mewarnai pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 di Desa Pasar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, yang hadir mewakili Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali sebagai simbol dimulainya program.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Medwin Sangkakala, serta unsur Forkopimda, perangkat daerah, dan masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian acara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa program TMMD bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bentuk nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan.“
Mewakili Bupati Langkat, kami menyampaikan bahwa TMMD adalah jembatan emas untuk mendorong percepatan pembangunan di desa, baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat,” ujar Tiorita.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga membacakan sambutan tertulis Bupati Langkat yang menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 0203/Langkat, atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah.“
Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Langkat, saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Kodim 0203 Langkat. Semoga sinergi ini mampu meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat desa,” demikian pesan Bupati yang dibacakan.
Selain pembangunan fisik, pembukaan TMMD ke-128 ini juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Di antaranya bakti sosial kesehatan berupa pemeriksaan tekanan darah, cek gula darah, layanan akupunktur, hingga pengobatan umum secara gratis.
Kegiatan lain yang turut dilaksanakan meliputi aksi penghijauan dengan penanaman 200 bibit pohon, penyaluran bantuan sembako, serta pemberian makanan bergizi bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Program TMMD ke-128 ini dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 360 personel gabungan diterjunkan, terdiri dari unsur TNI tiga matra (AD, AL, AU), Polri, instansi pemerintah seperti BPBD dan Satpol PP, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga Pramuka.
Usai pelaksanaan upacara pembukaan, Wakil Bupati bersama Dansatgas TMMD ke-128 dan rombongan langsung meninjau lokasi sasaran program. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan teknis di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Desa Pasar dan sekitarnya.
Melalui program TMMD ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang merata, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pesawaran, Lampung, kabarbangsa.my.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran menggelar rapat koordinasi terkait terhambatnya proses pembuatan sertifikat tanah milik warga Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, akibat adanya surat sanggahan dari PT Bangun Lampung Jaya yang mengklaim lahan tersebut sebagai aset perusahaan, Rabu (22/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dengan mengundang sejumlah pihak terkait, yakni Sufiyawan selaku kuasa dari Sri Haryani, pimpinan PT Bangun Lampung Jaya, serta Kepala Desa Lumbirejo, Ridho.
Pertemuan ini bertujuan untuk mempertemukan seluruh pihak guna mencari solusi atas polemik yang selama ini menghambat masyarakat dalam mengurus sertifikat hak atas tanah mereka.
Namun, dalam rapat tersebut, pihak PT Bangun Lampung Jaya tidak hadir. Ketidakhadiran itu disampaikan melalui surat resmi dengan alasan pimpinan perusahaan sedang berada di luar kota.
Sufiyawan yang memberikan kuasa kepada Legiman sebagai kuasa Sri Haryani menyampaikan rasa kecewanya terhadap sikap PT Bangun Lampung Jaya yang dinilai tidak kooperatif dalam menyelesaikan persoalan ini.“
Kami sangat kecewa karena PT Bangun Lampung Jaya tidak memenuhi undangan dari BPN Pesawaran untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini,” ujar Legiman.
Ia berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dapat mengambil langkah terbaik agar warga Desa Lumbirejo, khususnya Sri Haryani, tidak terus terhambat dalam proses penerbitan sertifikat tanah.“
Kami berharap BPN Kabupaten Pesawaran bisa mengambil langkah terbaik agar warga Desa Lumbirejo tidak terhambat dan proses sertifikat bisa segera dilanjutkan,” tambahnya.
Selain itu, Legiman juga menduga adanya indikasi praktik mafia tanah yang sudah berlangsung sejak lama di Desa Lumbirejo. Menurutnya, persoalan sengketa lahan yang terus berulang serta munculnya klaim tanpa kejelasan menjadi alasan kuat untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.“
Kami menduga ada indikasi mafia tanah di Desa Lumbirejo yang sudah sejak lama bermain. Karena persoalan seperti ini terus berulang dan masyarakat selalu dirugikan. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban,” tegas Legiman.
Sementara itu, Kepala Desa Lumbirejo, Ridho, menegaskan bahwa di wilayah desanya tidak terdapat PT Bangun Lampung Jaya sebagaimana yang disebut dalam surat sanggahan tersebut.“
Di Desa Lumbirejo tidak ada PT Bangun Lampung Jaya. Jadi kalau mengirimkan surat sanggahan, harus dibuktikan dulu kebenarannya,” tegas Ridho.
Ia juga menyoroti bahwa keberadaan surat sanggahan tersebut telah menjadi hambatan serius bagi masyarakat dalam mengurus legalitas tanah mereka.“
Ini menjadi penghambat masyarakat saya untuk membuat sertifikat. Seharusnya kalau sudah sesuai prosedur, ya wajib diterbitkan. Masa surat sanggahan berlaku seumur hidup? Ini sudah lewat batas waktunya,” ujarnya.
Ridho juga mengungkapkan bahwa pihak pemerintah desa telah tiga kali melayangkan undangan resmi kepada PT Bangun Lampung Jaya untuk mediasi, namun tidak pernah dihadiri.“
Saya sebagai pemerintah desa sudah tiga kali mengundang resmi melalui surat kepada PT Bangun Lampung Jaya, tetapi tidak satu pun mereka hadir untuk dimediasikan,” katanya.
Lebih lanjut, Ridho meminta BPN segera menindaklanjuti persoalan tersebut, mengingat objek tanah yang diklaim PT Bangun Lampung Jaya dinilai berbeda lokasi dengan tanah milik Sri Haryani.“
Objek milik Bu Sri Haryani berada di Dusun Sangu Banyu, sedangkan yang diklaim PT Bangun Lampung Jaya berada di Dusun Komering. Lokasinya sangat jauh dan berbeda tempat. Jangan karena ada surat sanggahan yang tidak jelas justru menghambat semuanya,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Hasbi Alfarizi selaku perwakilan BPN Kabupaten Pesawaran menyatakan akan kembali mengirimkan surat panggilan kepada PT Bangun Lampung Jaya dan memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional.“
Kami akan kembali menyurati PT Bangun Lampung Jaya dan bekerja secara profesional. Hasil diskusi hari ini akan kami laporkan kepada pimpinan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan permohonan Bu Sri Haryani bisa segera selesai,” ujar perwakilan BPN.
Masyarakat Desa Lumbirejo pun berharap persoalan ini segera menemukan titik terang agar proses sertifikasi tanah dapat berjalan lancar tanpa hambatan berkepanjangan.(Feri)
Langkat, kabarbangsa.my.id – Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH secara resmi melepas keberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Langkat dalam prosesi khidmat yang digelar pukul 04.00 WIB di Tribun Alun-alun T. Amir Hamzah, Rabu (22/04/2026).
Pelepasan jamaah haji tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, Wakil Ketua DPRD Langkat H. Ajai Ismail, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, S.I.K., M.Si, Sekdakab Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Kakan Kementerian Agama Langkat H. Ainul Aswad, Ketua TP PKK Langkat Hj. Endang Kurniasih Syah Afandin, Kakan Kemenhaj Langkat H. Umar Saleh Maruhawa, M.Pd, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Rudi Kinandung, M.AP, Ketua MUI Langkat H. Zulkifli Ahmad Dian, Lc., MA, Kadis Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kabag Kesra Muhammad Suhaimi, S.STP, M.SP, serta Kabag Umum H. Mahardhika Sastra Nasution, S.STP, MAP.
Berdasarkan laporan Kakan Kemenhaj Langkat H. Umar Saleh Maruhawa, jumlah jamaah calon haji Kabupaten Langkat tahun 2026 sebanyak 398 orang. Jamaah tersebut terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 2 sebanyak 353 jamaah yang diberangkatkan pada hari ini dan Kloter 4 sebanyak 45 jamaah yang dijadwalkan berangkat pada Jumat (24/04/2026).
Untuk Kloter 2 yang dilepas hari ini terdiri dari 130 jamaah laki-laki dan 223 jamaah perempuan. Seluruh jamaah diberangkatkan dari Langkat pukul 06.00 WIB menuju Asrama Haji Embarkasi Medan dan dijadwalkan tiba pukul 07.00 WIB. Selanjutnya, jamaah akan diberangkatkan menuju Madinah pada 23 April 2026 pukul 01.20 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia.
Sementara itu, jamaah Kloter 4 akan dilepas secara terpisah di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat pada Jumat, 24 April 2026 pukul 12.00 WIB.
Pemerintah Kabupaten Langkat juga memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan jamaah, mulai dari konsumsi, transportasi hingga cendera mata. Selain itu, jamaah turut dibekali makanan khas berupa bumbu pecal dan sambal teri, sebagai tradisi tahunan guna menjaga stamina selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH berpesan agar seluruh jamaah mempersiapkan diri secara fisik dan mental serta menjaga niat selama menjalankan ibadah haji.“
Jaga niat selama di Tanah Suci. Gunakan kesempatan ini dengan penuh rasa syukur, karena tidak semua orang mendapat panggilan Allah. Jika ada kesempatan untuk menolong, maka tolonglah sesama jamaah, khususnya dari Kabupaten Langkat,” pesannya.
Bupati juga menitipkan doa kepada para jamaah agar mendoakan Kabupaten Langkat dan Indonesia agar senantiasa dalam lindungan Allah SWT serta dijauhkan dari berbagai musibah.“
Kami titipkan doa untuk daerah dan negeri kita agar selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala musibah,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Langkat turut mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.
Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan simbolis berupa pemakaian kacu tanda haji serta pemberian bekal makanan kepada perwakilan jamaah, yakni H. Irfan Yusuf, S.Pd.I dan Anita.
Di tengah suasana haru yang penuh doa, Pemerintah Kabupaten Langkat berharap seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat, serta memperoleh predikat haji yang mabrur.
PEMATANGSIANTAR, kabarbangsa.my.id – Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Pematangsiantar, Urat Simanjuntak memilih bungkam terkait pemberitaan dugaan penggunaan mobil ambulans secara pribadi oleh Kepala Puskesmas Singosari dr Rina Tarigan.
Sikap tertutup dan minimnya transparansi publik di sejumlah pejabat di kota pematangsiantar justru memunculkan kekwatiran baru. Sorotan tajam itu mengarah ke Kadinkes Kota Pematangsiantar.
Pada hari Rabu (15-04-2026 ) tim media menyambangi kantor Dinas Kesehatan untuk konfirmasi pemberitaan dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Puskesmas Singosari. Namun tidak membuahkan hasil, pasalnya Kadinkes tidak berada di kantor dan sudah berungkali dijumpai tapi tetap juga tidak bertemu.
Salah seorang staf umum bernama Zulkarnaen sebagai penerima tamu mengatakan Kadinkes tidak ada di kantor saat ini.”
Kepala dinas kesehatan tidak ada di kantor, sudah pulang, dan tidak balik ke kantor lagi karena ada acara pribadi dirumahnya,”ujar Zulkarnaen.
Awak media kembali melakukan upaya konfirmasi melalui sambungan telepon ataupun pesan whatsapp miliknya dengan nomor 08526155XXXX. Pesan singkat whatsapp tersebut tidak pernah dibalas, bahkan panggilan telepon tidak diangkat. Sorotan publik mencuat menuntut kejelasan, pejabat yang seharusnya menjadi sumber informasi justru memilih bungkam.
Pada waktu terpisah, kembali tim media melakukan konfirmasi ke kantor Inspektorat Kota Pematangsiantar pada hari Rabu (15-04-2026). Namun, sayangnya tidak bertemu juga dengan Kepala Inspektur Heryanto siddik”
Staf umum Inspektorat Frans Chandra Gultom mengatakan kalau Pak Inspektur lagi rapat di Pemko, sedangkan Inpektur Pembantu Khusus ( Irbansus) lagi di luar,”ucap Chandra.
Awak media kembali mencoba menghubungi Bapak Heryanto Siddik via pesan singkat whatsapp dan akhirnya dibalas meskipun responnya agak lama.”
Selesai RDP di Komisi I DPRD tadi saya langsung jalan ke Medan Kak, ada undangan giat di Provinsi. Kami pelajari dulu ya Kak,”ujar Heryanto.
Pada hari Senin (20-04-2026) awak media melakukan konfirmasi ke Bapak Robin Manurung selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar , dimana sebelumnya juga sudah ke kantor tetapi tidak bertemu karena sedang ada rapat pansus.
Upaya konfirmasi tetap dilakukan melalui via whatsapp dan hanya mendapat balasan pesan saja.”
Belum ada bisa tanggapi karena pertemuan semalam aku ikut pansus dan akan ada lagi pertemuan ke tiga,”tutur Robin.
Menurut Richard pemerhati Kesehatan, sikap bungkam ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Dinkes Kota Pematangsiantar menutup-nutupi sesuatu, atau ada alasan lain yang belum terungkap,”ujar Richard penuh tanya.
Richard juga menuturkan, dalam konteks pelayanan publik, komunikasi tetap terbuka bukan sekedar etika melainkan kewajiban moral dan hukum. Ketika pejabat publik menutup akses komunikasi, kepercayaan masyarakat pun terancam ,”tutur Richard.
Richard juga menambahkan kalau Puskesmas Singosari sebagai pelayanan kesehatan milik pemerintah, berada langsung di bawah pengawasan Dinkes Kota Pematangsiantar. Maka tanggung jawab atas tindakan Kapus Singosari tidak bisa dilepaskan dari otoritas dinas,” tambah Richard.
Menurut Johanri S, ST, Humas Dewan Perwakilan Nasional ( DPN) Lembaga Pengawasan Pelaksana Pelanggaran Hukum (LP3H), mengatakan sangat menyayangkan sikap tidak terpuji oleh seorang pimpinan, tidak beretika, sudah melanggar kode etik ASN dan tidak layak jadi panutan.”
Seorang pemimpin itu harus bijak, tidak mengulur waktu, jangan ngumpet kayak anak kecil. Kalau ada kedatangan media ya diterima dengan baik, kalau dihubungi via whatsapp, ya di jawablah secara transparan, biar publik percaya kepada pemerintah “ucap Johanri penuh kesal.”
Perbuatan bungkam itu sangat menciderai UU No 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kalau ditutupi pejabat tersebut, serta melawan secara hukum dengan sengaja tidak memberikan informasi dapat dipidana hingga 1 tahun dan denda hingga 5 juta. Kuat dugaan adanya penyelewengan dan berpotensi kerugian negara,”ucap Johanri.
Johanri mendesak pemerintah Kota Pematangsiantar untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap etika komunikasi pejabat publik, terkhusus di bidang kesehatan. “
Saya sangat berharap agar Walikota Pematangsiantar, Bapak Wesli Silalahi,M.Kn mengambil sikap tegas yaitu melakukan pembinaan terhadap bawahan yang kurang beretika serta melanggar kode etik ASN No 20 tahun 2023 tentang ASN dan memberikan sanksi disiplin, bila tidak di tanggapi maka segera copot dari jabatannya sebagai Plt Kadinkes Kota Pematangsiantar,”tegas Johanri.”
Saya juga meminta agar Walikota Pematangsiantar agar turun tangan secara langsung untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap dijunjung tinggi dalam setiap pelayanan publik,”pungkas Johanri..
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar Urat Simanjuntak. Publik masih menunggu klarifikasi yang tidak hanya menjawab keresahan, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan terhadap institusi pelayanan kesehatan masyarakat. ( EB)
Jakarta, kabarbangsa.my.id – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai upaya memperkuat sektor pertanian dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gedung F Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/04/2026).
Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian, Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP, serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Indonesia. Pertemuan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah antisipatif menghadapi prediksi kekeringan ekstrem tahun 2026 berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekaligus memperkuat program swasembada pangan nasional.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah pusat untuk mendukung sektor pertanian, di antaranya penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, serta program irigasi dan pompanisasi seluas 1.000.000 hektare.“
Kita harus mengantisipasi musim kemarau yang akan datang demi menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Bantuan akan kita salurkan berupa alat mesin pertanian, subsidi pupuk, program irigasi dan pompanisasi 1.000.000 hektare, peningkatan ekspor, serta penurunan impor di sektor pertanian. Nilai tukar petani pada tahun 2026 juga meningkat tajam dan menjadi yang tertinggi dalam 34 tahun terakhir,” ujar Menteri Pertanian.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan dalam waktu satu tahun dari target empat tahun, capaian yang harus terus dipertahankan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2026 sebesar Rp40,145 triliun guna mendukung berbagai program percepatan swasembada pangan.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton, serta merencanakan pembangunan tujuh pabrik pupuk baru, di mana lima di antaranya ditargetkan selesai sebelum tahun 2029.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menilai Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan usulan petani di Kabupaten Langkat, khususnya terkait alat pertanian, pupuk, dan infrastruktur irigasi.“
Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah menyampaikan kebutuhan petani di daerah. Kami akan terus berupaya optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjemput berbagai bantuan dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syah Afandin menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.“
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan semakin siap menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan, termasuk ancaman kekeringan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.
Langkat, Kabarbangsa.my.id – Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bersama Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menemui langsung masyarakat korban banjir dari Kecamatan Besitang dan Kecamatan Brandan Barat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat, Senin (20/04/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya terkait tuntutan bantuan Jaminan Hidup (JADUP) pasca banjir yang belum terealisasi. Aksi tersebut diikuti sekitar 2.000 warga terdampak.
Di hadapan massa aksi, Bupati Syah Afandin terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya hadir. Ia menjelaskan bahwa sejak Sabtu dirinya berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan Menteri Pertanian.“
Saya mohon maaf karena tidak bisa langsung hadir sejak pagi. Saya berada di Jakarta memenuhi panggilan Menteri Pertanian terkait kondisi kemarau panjang yang akan kita hadapi. Pertemuan tersebut tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh kepala daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang telah menunggu sejak pagi, Syah Afandin mempercepat jadwal kepulangannya. Dari yang semula dijadwalkan terbang pukul 17.00 WIB dari Jakarta menuju Bandara Kualanamu, ia memajukan penerbangan menjadi pukul 15.00 WIB dan tiba di Stabat sekitar pukul 18.20 WIB untuk langsung menemui massa aksi.
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat korban banjir untuk memperoleh bantuan JADUP dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan korban sesuai arahan Kementerian Sosial.“
Saya mendukung penuh apa yang disampaikan masyarakat. Pasca banjir, kami telah menerima instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Saya juga telah memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan pencairan bantuan JADUP berada di pemerintah pusat. “Dana ini berasal dari pemerintah pusat dan bukan berada di kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” tambahnya.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk melakukan pendataan ulang guna memastikan validitas data yang akan diajukan kembali ke Kementerian Sosial. Ia bahkan menyatakan kesiapannya membawa perwakilan koordinator aksi untuk ikut menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat.“
Kita akan data ulang, lalu kita bawa bersama ke pusat. Saya juga siap mengajak perwakilan masyarakat untuk mendampingi agar aspirasi ini dapat tersampaikan langsung,” ujarnya.
Salah seorang peserta aksi, Aprizal, menyampaikan bahwa sebelumnya data korban banjir telah diserahkan mulai dari tingkat lingkungan, desa/kelurahan hingga kecamatan dan diteruskan ke BPBD. Namun, karena belum ada realisasi bantuan, masyarakat merasa perlu menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Bupati kembali menegaskan agar data yang telah ada dikumpulkan melalui koordinator untuk kemudian diperjuangkan bersama ke pusat. Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak kembali mengajukan data yang sama.“
Jika datanya sudah ada, serahkan melalui koordinator. Kita perjuangkan bersama ke pusat agar bantuan JADUP bisa terealisasi. Keputusan tetap ada di pusat, bukan di saya. Mari kita berdoa bersama agar upaya ini berhasil,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah koordinator aksi secara langsung menyerahkan data korban banjir kepada Bupati Langkat sebagai bentuk keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan haknya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP, M.AP, Kasat Pol PP Damaeka Putra Singarimbun, SSTP, serta sejumlah pejabat utama Polres Langkat.
Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif, dengan harapan aspirasi masyarakat korban banjir dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi meringankan beban masyarakat terdampak.
MEDAN, kabarbangsa.my.id – Ratusan massa dari Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) menyampaikan tuntutan saat unjuk rasa di Pengadilan Negeri Medan, Senin 20/4/2026 pukul 10.00 WIB.
Mereka meminta supaya Toni Aji Anggoro dibebaskan dari hukuman setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pembuatan website dan video profil desa di Kabupaten Karo.
Toni dihukum pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000 dengan ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.“
Tony bukan korupsi, dia hanya pekerja kreatif pembuatan website yang diminta oleh pengguna anggaran, yaitu kepala desa,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pujakesuma, Eko Sopianto di sela-sela aksi.
Namun, Eko heran kenapa Toni dikorbankan dan dikriminalisasi oleh jaksa, hakim atas perkara korupsi sebesar Rp 5,7 juta. Melihat kondisi itu, pihaknya tidak bisa diam, karena ini wujud betapa buruknya penegakan hukum di negeri ini.“
Kita pun menuntut para hakim agar segera membebaskan Tony Aji Anggoro,” ungkap Eko Sopianto.
Menurut Eko Sopianto, kasus yang menimpa Toni sama dengan Amsal Christy Sitepu yang divonis bebas majelis hakim. Sehingga dia ingin perlakuan yang sama terhadap Toni.
Dalam tuntutannya, Eko Sopianto menilai adanya inkonsistensi putusan yang mencederai logika hukum. Putusan bebas Amsal Sitepu terang benderang membuktikan proyek profil desa murni kerja kreatif dan tidak mengandung unsur kerugian negara yang melawan hukum.”
Jika aktor utama dan penyedia jasa dinyatakan tidak bersalah maka secara otomatis landasan terhadap Toni yang dituduh terlibat dalam perkara, seharusnya gugur demi hukum,” ungkap Eko Sopianto.
Eko Sopianto juga menyebut ketiadaan niat jahat dan wewenang administratif. Perlu dipertegas bahwa posisi Toni dalam proyek ini murni sebagai pekerja teknis.
Bukan pengambil kebijakan, tidak berwenang dalam perencanaan anggaran, negosiasi kontrak, maupun pengelola dana perusahaan.”
Fokus hanya karya pembuatan video dan website. Tanpa niat jahat, tidak ada niat merugikan negara. Toni hanya bekerja mencari nafkah melalui keahliannya di bidang digital bahkan tidak menerima gaji sepantasnya,” ungkap Eko Sopianto
Dia menambahkan, jika Amsal Sitepu menghirup udara bebas karena kebenaran terungkap maka Toni Aji pun berhak kemerdekaan yang sama.
Pantauan di lokasi, peserta aksi datang membawa sejumlah spanduk dan poster. Awalnya mereka hanya berorasi menyuarakan tuntutan dan meminta perwakilan PN Medan untuk keluar menemui mereka, namun setelah hampir satu jam tidak mendapat respon.
Massa pun emosi dengan memblokir Jalan Pengadilan, sehingga menimbulkan kemacetan dan akhirnya jalan ditutup.
Tidak sampai di situ, sebagian dari peserta menggoyang-goyang pintu gerbang pengadilan dan beberapa kali menyiramkan air ke arah petugas keamanan yang berjaga.
Eko Sopianto bersama utusan lain sempat bertemu perwakilan PN Medan, namun mereka tidak puas dengan jawaban pengadilan, yang mengatakan hanya menerima aspirasi. Setelah itu, massa masih terus beroperasi secara bergantian, termasuk juga para ibu menyampaikan kemarahannya kepada pihak pengadilan. Hampir tiga jam beraksi, massa lalu meninggalkan PN Medan dan berpindah ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara(
Labusel, kabarbangsa.my.id – Wakapolres Labuhanbatu Selatan KOMPOL Moch. Guntur Pryantoko, S.H. M.H. menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal Idul Fitri 1447 H yang digelar Keluarga Besar RSU Nuraini Bloksongo, Senin (20/4/2026) di Convention Hall Grandsuma Hotel Bloksongo, Desa Sisumut, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini turut dihadiri Direktur RSU Nuraini Blok Songo Dr Dedi Irawan Nasution, M.Kes., M.Ked (Clint Plath)., Sp.PK, CH.CHt, C.P.C.C.P, Kapolsek Kotapinang AKP Maruli Tua Siregar, S.H. M.H. perwakilan Danramil 11 Kotapinang, SERTU Irwan Sinaga, Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom. personel Binmas, pihak Perbankan, pihak Perusahaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para Staff dan tenaga medis RSU Nur Aini Blok Songo dan undangan lainnya yang berhadir.
Dalam sambutannya, Direktur RSU Nuraini, Dr. Dedi Irawan Nasution menyampaikan bahwa momentum halal bihalal bukan sekadar tradisi, melainkan ruang untuk memperkuat kebersamaan dan mempererat hubungan antar elemen masyarakat, khususnya dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik.“
Melalui silaturahmi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara tenaga medis, aparat keamanan, dan masyarakat. Kebersamaan adalah kunci dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujarnya dengan penuh harap.
Sementara itu, Kapolres Labuhanbatu Selatan Aditya S.P. Sembiring yang diwakili Wakapolres KOMPOL Moch. Guntur Pryantoko dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan pasca Idul Fitri sebagai fondasi stabilitas sosial.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini menjadi sarana efektif mempererat hubungan emosional antara institusi kepolisian dengan masyarakat dan tenaga kesehatan.“
Silaturahmi ini bukan hanya memperkuat hubungan personal, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Polri akan terus mendukung setiap upaya positif, termasuk di bidang kesehatan, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ungkapnya.
Wakapolres juga berpesan kepada masyarakat untuk jangan pernah ragu dalam melaporkan segala bentuk kejahatan ataupun tindak pidana kepada pihak kepolisian.”
Kami berharap apabila masyarakat melihat ataupun mengalami tindak pidana, segera laporkan melalui Call Center 110 Polres Labuhanbatu Selatan atau ke Polsek terdekat, Kepolisian akan segera merespon dengan cepat dan akurat. Layanan tersebut gratis tanpa biaya apapun”.pesan KOMPOl Guntur.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, pengundian lucky draw, serta hiburan yang semakin menambah suasana keakraban di antara para undangan.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan kuatnya sinergi antara aparat keamanan, tenaga medis, dan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Irpan Has)
Labuhanbatu Selatan, kabarbangsa.my.id – Belum genap satu bulan menjabat, Kapolsek Torgamba AKP Sunipan Gurusinga, S.H. menunjukkan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Melalui layanan pengaduan darurat 110, warga melaporkan kondisi jembatan yang nyaris roboh di Dusun Bunut Pekan, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Torgamba langsung bergerak cepat dengan melakukan pengecekan ke lokasi serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
Respons sigap ini kemudian ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung oleh Kapolres Labuhanbatu Selatan AKBP Aditya S.P. Sembiring M, S.I.K. bersama unsur pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.Kegiatan peninjauan dilaksanakan pada Senin, 20 April 2026, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, bertempat di Dusun Bunut Pekan, Desa Bunut, Kecamatan Torgamba.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sahdian Purba Siboro, S.H. Kapolsek Torgamba AKP Sunipan Gurusinga, S.H. jajaran Satreskrim Polres Labuhanbatu Selatan, Camat Torgamba Boy Gusman Ali, Kepala Desa Asam Jawa Hendra Kusbandi, perangkat desa, serta pihak PT Asam Jawa.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung kondisi jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah dan berpotensi membahayakan masyarakat yang melintas. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan sinergi antar pihak guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Kapolres Labuhanbatu Selatan menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus hadir dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan umum. Ia juga mengapresiasi gerak cepat Kapolsek Torgamba dalam menindaklanjuti aduan warga.Kapolres Labuhanbatu Selatan juga menghimbau kepada masyarakat labuhanbatu Selatan agar jangan ragu untuk menghubungi 110 layanan darurat. (Irpan Has)
