DPC PSI GUNUNG SINDUR SIAP SUKSESKAN RAKORDA DPD PSI KABUPATEN BOGOR, TARGETKAN 1.500 KADER DAN RELAWAN.

Bogor, Minggu,11 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kecamatan Gunung Sindur menyatakan kesiapan untuk menyukseskan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kabupaten Bogor yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPC PSI Gunung Sindur, Reyhan Restuansyah, usai menghadiri rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD PSI dan para pimpinan dari 40 DPC se-Kabupaten Bogor pada Sabtu (10/10/2026).

Reyhan menegaskan bahwa DPC PSI Gunung Sindur siap mendukung pelaksanaan Rakorda melalui koordinasi dan konsolidasi bersama jajaran pengurus serta kader di wilayahnya.

“DPC PSI Gunung Sindur bersiap untuk menyukseskan dan mengerahkan potensi terbaik demi kelancaran Rakorda mendatang,” ujar Reyhan.

Dalam persiapan kegiatan tersebut, DPD PSI Kabupaten Bogor menargetkan pengerahan hingga 1.500 kader dan relawan untuk menghadiri serta meramaikan Rakorda. Jumlah tersebut merupakan target yang disiapkan untuk mendukung kelancaran agenda konsolidasi partai.

Selain kader struktural, sejumlah elemen relawan juga disebut menunjukkan antusiasme untuk berpartisipasi. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah semangat kebersamaan sekaligus memperkuat koordinasi antara pengurus partai dan kelompok relawan di Kabupaten Bogor.

Rakorda tersebut juga direncanakan menjadi momentum untuk menyambut kedatangan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. H. Joko Widodo. Namun, kepastian kehadiran beliau perlu merujuk pada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Reyhan Restuansyah, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GIGIH BERDAULAT NUSANTARA (GIBRAN), menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut dapat memperkuat soliditas organisasi dan sinergi antara kader, relawan, serta elemen masyarakat.

Menurutnya, konsolidasi yang terjalin melalui Rakorda diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi PSI di tingkat daerah dalam menghadapi agenda politik mendatang.

Dengan persiapan yang dilakukan, DPC PSI Gunung Sindur berharap Rakorda DPD PSI Kabupaten Bogor pada 24 Oktober 2026 dapat berlangsung lancar sesuai rencana.

DPD PSI KABUPATEN BOGOR SIAP SUKSESKAN RAKORDA 24 OKTOBER 2026, SAMBUT KEDATANGAN JOKOWI.

Bogor, Minggu,11 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bogor menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026. Agenda tersebut juga menjadi momentum untuk menyambut kedatangan mantan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.

Kesiapan itu disampaikan Ketua DPD PSI Kabupaten Bogor, Rena Da Frina, setelah menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran pengurus DPD dan pimpinan dari 40 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kabupaten Bogor pada 10 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, Rena menegaskan bahwa seluruh struktur partai hingga tingkat kecamatan diharapkan bergerak bersama untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan agenda Rakorda. Sebanyak 1.500 kader disebut telah dipersiapkan untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Selain melibatkan kader partai, pelaksanaan Rakorda juga diharapkan mendapat dukungan dari berbagai elemen relawan. Keterlibatan kader dan relawan dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta membangun komunikasi di lingkungan organisasi.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah penyambutan kedatangan mantan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Menurut Rena Da Frina, kehadiran kader dan relawan diharapkan dapat menunjukkan kesiapan organisasi dalam menyambut momentum tersebut.

“Kehadiran kader dan simpul relawan ini merupakan bentuk soliditas dan penghormatan kami dalam menyambut kedatangan Bapak Ir. H. Joko Widodo pada momen penting Rakorda PSI Kabupaten Bogor,” ujar Rena Da Frina.

Melalui pelaksanaan Rakorda ini, DPD PSI Kabupaten Bogor berharap konsolidasi internal partai semakin kuat, koordinasi antarpengurus semakin solid, serta hubungan antara kader, relawan, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik.

DPD PSI Kabupaten Bogor juga berharap seluruh rangkaian kegiatan pada 24 Oktober 2026 dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.

The Dragon of FERADI WPI : Waketum Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP..

Jawa Timur, Sabtu,10 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id

The Dragon of FERADI WPI adalah julukan Wakil Ketua Umum FERADI WPI. Tidak mudah seseorang bisa menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum di jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FERADI WPI. Selain sebagai Waketum DPP FERADI WPI, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. juga menjabat sebagai Ketua DPC FERADI WPI Sidoarjo. Saat ini beliau sedang di tahap menyelesaikan Pendidikan S2 Hukum nya dan hendak mencapai cita citanya menjadi Doktor Hukum.

Dalam berbagai momentum penting organisasi, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. berhasil membuktikan kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang solid. Salah satunya adalah keberhasilan dalam menyelenggarakan acara Gathering bersama Ketum FERADI WPI di Resto Ikan Bakar Cianjur di Surabaya, yang berlangsung penuh kekhidmatan, mempererat silaturahmi antaranggota, serta memperkuat soliditas internal FERADI WPI. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi organisasi yang strategis.

Selain itu, sebagai Ketua DPC FERADI WPI Sidoarjo, beliau sukses membangun struktur organisasi yang aktif, progresif, dan responsif terhadap kebutuhan anggota maupun masyarakat. Kepemimpinannya mampu menggerakkan roda organisasi secara terukur dan profesional, menjadikan DPC FERADI WPI Sidoarjo sebagai salah satu barometer penggerak organisasi di tingkat daerah. Dan juga DPC dengan kegiatan terbanyak dalam memberikan bantuan probono kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan.

Lebih dari itu, dalam praktik kesehariannya sebagai praktisi hukum, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. dikenal sering memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada masyarakat kurang mampu. Kepeduliannya terhadap akses keadilan menjadi bagian dari komitmen moral dan profesional beliau dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum namun memiliki keterbatasan ekonomi. Langkah tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan dan integritas yang menjadi fondasi perjuangannya.

Dalam waktu hanya beberapa bulan semenjak Waketum Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. menjabat Ketua DPC, beliau langsung berhasil mengantarkan Anggota FERADI WPI mengikuti Penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam pandangan Ketua Umum FERADI WPI, Bapak Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.MD., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., sosok Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP.adalah figur pemimpin yang kuat, ber integritas, loyal, dan memiliki daya juang tinggi.

“Saya melihat Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. sebagai pribadi yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Beliau adalah simbol keberanian untuk keluar dari ‘sangkar’ keterbatasan dan membuktikan bahwa dengan kerja keras, integritas, dan ketulusan, seseorang dapat menjelma menjadi ‘rajawali’ yang terbang tinggi. Kepemimpinan beliau bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang keteladanan dan keberanian mengambil tanggung jawab,” ujar Donny Andretti.

Lebih lanjut, Donny Andretti menegaskan bahwa Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. Memiliki karakter kepemimpinan yang tegas namun humanis. Dalam setiap dinamika organisasi, beliau mampu menjadi penyeimbang, penggerak, sekaligus penguat moral anggota. Ketegasan dalam prinsip berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap sesama.

Secara simbolis, perjalanan beliau diibaratkan sebagai sosok yang telah keluar dari sangkar — meninggalkan zona nyaman — untuk kemudian tumbuh menjadi rajawali yang kuat, berani menghadapi tantangan, dan siap membawa organisasi terbang lebih tinggi. Semangat kebebasan, keberanian, dan kekuatan itulah yang kini menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran FERADI WPI.

DPP FERADI WPI meyakini bahwa di bawah kepemimpinan kolektif yang solid, termasuk peran strategis Wakil Ketua Umum, organisasi akan terus berkembang secara profesional dan konsisten memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum serta pengabdian kepada masyarakat.

Meski berbasis di Jawa Timur, sepak terjang Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada wilayah tersebut. Ia telah menangani berbagai perkara raksasa dan berat hingga ke pelosok negeri. Namanya sering disebut-sebut mampu menggetarkan lawan-lawannya di ruang sidang karena kepiawaian strategi dan ketegasannya.

Rekam jejak karier hukum Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. mencakup bidang-bidang sensitif dan kompleks, mulai dari penanganan kasus narkoba, pembelaan terhadap korban kriminalisasi oleh oknum, sengketa bisnis skala besar, sengketa penguasaan lahan, perkara waris yang pelik, hingga penyelesaian sengketa kerja. Dedikasinya yang tanpa pamrih membuatnya dianggap sebagai teladan integritas bagi anggota organisasi lainnya.

“Sikap tegas namun peduli tercermin dalam setiap tindakan Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. Beliau adalah teladan bagi anggota lainnya,” ujar salah satu rekan sejawatnya, Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., C.FTAX.

Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. selalu menekankan prinsip loyalitas terhadap organisasi dan kepemimpinan Ketua Umum DPP FERADI WPI, Advokat Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom. Ia mengakui bahwa ketangguhan dan kecerdasannya dalam membedah kasus-kasus rumit merupakan hasil gemblengan langsung dari pimpinan organisasi.

“Saya berterima kasih karena selama ini digembleng langsung oleh Paketum Adv. Donny Andretti. Keberanian dan strategi yang saya terapkan adalah hasil dari pembelajaran dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan organisasi,” ungkap Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP.

Semboyan “Bukan apa yang bisa organisasi ku berikan padaku, akan tetapi apa yang bisa aku persembahkan untuk memajukan Organisasiku tercinta FERADI WPI” senantiasa ditekankan oleh Waketum Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.H., S.E., BKP. saat mengunjungi DPD dan DPC FERADI WPI di seluruh Indonesia.

Catatan Redaksi: Sebagai media yang netral, kami membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

SENGKETA LAHAN KAPAS I: GTRA MADINA JANGAN TERUS BERPUTAR DI MEJA RAPAT..!.Masyarakat Menunggu Kepastian, Bukan Surat yang Berulang..!

Mandailing Natal – Sumatera Utara,Sabtu,10 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id


Persoalan lahan masyarakat Desa Kapas I, Kecamatan Batahan, yang diduga tumpang tindih dengan penguasaan lahan PT PN, kini membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar rapat dan surat-menyurat.

Hasil notulen rapat Jumat, 9 Oktober 2026, yang memuat pendapat pihak Polres Madina dan Kejaksaan Negeri Madina agar GTRA menyurati Direktur PT PN, patut menjadi perhatian serius.

Sebab, penyuratan kepada pihak perusahaan bukanlah hal baru. Sejak masa Bupati Sukhairi Nasution, surat telah dilayangkan, tetapi menurut informasi yang disampaikan, belum ada respons yang menghasilkan penyelesaian.

Sampai kapan masyarakat harus menunggu?

Jika BPN Madina menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menunjukkan letak dan batas lahan masyarakat yang sertifikatnya dimiliki warga, maka Bupati Madina selaku Ketua GTRA harus mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk menerbitkan SPT (Surat Perintah Tugas) apabila secara administratif dan hukum diperlukan, untuk memfasilitasi verifikasi serta penunjukan lahan berdasarkan sertifikat dan peta kadastral.

GTRA Madina harus berani keluar dari pola penyelesaian yang berulang. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria perlu dijadikan salah satu rujukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memastikan setiap tindakan tetap berada dalam kewenangan masing-masing instansi.

Masyarakat Kapas I tidak meminta janji. Masyarakat meminta kepastian atas tanah yang mereka klaim berdasarkan dokumen kepemilikan.

Kini saatnya GTRA Madina mengambil langkah terukur, memeriksa dokumen, memastikan letak lahan di lapangan, serta mendorong penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan biarkan persoalan yang sudah bertahun-tahun dibahas terus mundur hanya karena menunggu jawaban surat. Hak masyarakat harus memperoleh kepastian hukum!

Penulis : Muchtar (Omta) — Jurnalis Sumut Brantas.id.

Rutan Tanjung Pura Gelar Tausiah Bersama Penyuluh Agama Kemenag Langkat, Perkuat Pembinaan Kerohanian Warga Binaan.

Tanjung Pura, Sqbtu, 10 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura melaksanakan kegiatan pengajian dan tausiah bersama penyuluh agama dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Langkat pada Rabu (7/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian warga binaan, khususnya dalam bidang kerohanian, guna memperkuat keimanan dan membentuk karakter yang lebih baik selama menjalani masa pidana.

Dalam kegiatan tersebut, warga binaan laki-laki mengikuti pengajian dan tausiah yang disampaikan oleh penyuluh agama dari Kemenag Kabupaten Langkat. Materi yang diberikan berisi ajakan untuk memperdalam pemahaman agama, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan masa pembinaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Para penyuluh agama juga mengajak warga binaan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan keagamaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk melakukan perubahan positif, baik selama berada di dalam rutan maupun setelah kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, pembinaan kerohanian bagi warga binaan perempuan juga dilaksanakan di tempat yang berbeda. Kegiatan tersebut disampaikan oleh penyuluh agama perempuan dari Kemenag Kabupaten Langkat. Pemisahan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mendukung suasana pembinaan yang tertib, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok warga binaan.

Melalui kegiatan pengajian dan tausiah ini, warga binaan laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman keagamaan serta meningkatkan kesadaran spiritual. Pembinaan kerohanian diharapkan dapat membantu menumbuhkan kesadaran diri, tanggung jawab moral, dan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Rutan Kelas IIB Tanjung Pura dalam menghadirkan pembinaan yang tidak hanya memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga pembentukan karakter serta penguatan mental dan spiritual warga binaan.

Kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Langkat diharapkan dapat terus berlanjut sehingga kegiatan pembinaan kerohanian dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi warga binaan sebagai bekal untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Rutan Tanjung Pura Gelar Sidang TPP, Tiga Warga Binaan Diusulkan Ikuti Program Rehabilitasi dan Reedukasi.

Tanjung Pura , Sabtu. 10 Oktober 2026 –kabarbangsa.my.id –

TANJUNG PURA – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Kamis (8/10/2026). Sidang tersebut dilaksanakan dalam rangka mengusulkan tiga orang warga binaan untuk mengikuti program rehabilitasi dan reedukasi sebagai bagian dari upaya pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Dari tiga warga binaan yang diusulkan, satu orang diusulkan mengikuti program rehabilitasi, sedangkan dua orang lainnya diusulkan mengikuti program reedukasi. Pengusulan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga binaan.

Pelaksanaan Sidang TPP ini berkaitan dengan upaya penanganan kelebihan daya tampung (overcrowding) melalui pengembangan program rehabilitasi dan reedukasi. Program tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembinaan yang lebih terarah, humanis, dan berkelanjutan, khususnya bagi warga binaan dengan latar belakang penyalahgunaan narkotika.

Sebagai bagian dari proses pengusulan, Rutan Kelas IIB Tanjung Pura melaksanakan asesmen terhadap ketiga warga binaan untuk memperoleh informasi awal mengenai kondisi dan kebutuhan mereka. Asesmen ini mencakup pendataan riwayat penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, serta pengenalan kondisi fisik, psikologis, dan potensi warga binaan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengusulan program.

Asesmen tersebut dipimpin oleh Zulfikar selaku Ketua Sidang TPP. Proses ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mendukung penilaian yang terukur dan memastikan bahwa pengusulan program dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pelaksanaan Sidang TPP dan asesmen tersebut, Rutan Kelas IIB Tanjung Pura diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan perubahan perilaku. Program rehabilitasi dan reedukasi juga diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemasyarakatan dalam mengembangkan pola pembinaan yang lebih humanis dan berkelanjutan, serta mendukung penanganan persoalan kelebihan daya tampung di rumah tahanan negara.

Wujudkan Pemasyarakatan yang Edukatif, Rutan Tanjung Pura Laksanakan Program PKBM Paket A bagi Warga Binaan.

Tanjung Pura, Sabtu, 10 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura terus berupaya mewujudkan pemasyarakatan yang edukatif melalui pelaksanaan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A yang setara dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) bagi warga binaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (8/10/2026) sebagai bagian dari upaya pembinaan kepribadian serta pemberian akses pendidikan bagi warga binaan selama menjalani masa penahanan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan belajar mengajar dipandu oleh para peserta magang Rutan Tanjung Pura yang berperan sebagai tenaga pengajar sukarela. Materi pembelajaran difokuskan pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi warga binaan.

Pembelajaran tersebut diharapkan dapat membantu warga binaan meningkatkan pengetahuan serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, program ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan agar tetap memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri.

Meskipun kegiatan pembelajaran dipandu oleh peserta magang, seluruh rangkaian kegiatan tetap berada di bawah pengawasan staf Rutan Tanjung Pura. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif, sekaligus menjaga agar pelaksanaan pembinaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Antusiasme warga binaan terlihat selama mengikuti proses pembelajaran. Mereka menyimak materi yang disampaikan, mengerjakan latihan, serta berinteraksi dengan para pengajar melalui kegiatan belajar yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.

Program PKBM Paket A ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi warga binaan untuk memperbaiki diri. Pendidikan menjadi salah satu bekal penting bagi mereka dalam mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, Rutan Kelas IIB Tanjung Pura diharapkan dapat terus mengembangkan pembinaan yang humanis dan edukatif dengan memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh pendidikan. Dedikasi para peserta magang dalam berbagi ilmu juga menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Dengan adanya program PKBM Paket A, upaya mewujudkan pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

RAPAT TERAKHIR TANPA AKHIR…! KINI POLRES MADINA DORONG PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN KAPAS I DAPAT DI SELESAIKAN.

Mandailing Natal – Sumatera Utara, Jum”at, 9 Oktober 2026 – kabarbangsa.ny.id


Penyelesaian sengketa lahan masyarakat Desa Kapas I, Kecamatan Batahan, dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Kebun Timur Mandailing Natal masih menunggu kepastian.

Meski berulang kali dibahas, keputusan akhir yang diharapkan masyarakat belum juga dapat diketahui kemana arahnya.

Polres Mandailing Natal menunjukkan peran dalam mendorong penyelesaian melalui pertemuan pada 5 Oktober 2026 di Pendopo Polres Madina, yang melibatkan unsur Pemkab Madina, Dinas Perizinan Ka. Dis Ahmad Faizal S. Hut. MSI, Dinas Pertanahan, Dona dan BPN, Jesica.

Di lapangan, Kapolsek Batahan AKP Jaresman Sitinjak, S.H., M.H., terus memberikan pendampingan dan arahan kepada pengurus Koperasi Produsen Karya Bersama Maju agar tetap berkoordinasi dan menempuh jalur penyelesaian sesuai ketentuan hukum.

Perkembangan terbaru, Jumat (9/10/2026), GTRA Kabupaten Mandailing Natal kembali membahas percepatan penyelesaian sengketa tersebut. Pemda Madina disebut akan kembali mengundang pihak PTPN IV dan pengurus koperasi, tetapi hasil akhir yang menjawab tuntutan masyarakat masih dinantikan.

Situasi ini kembali menimbulkan pertanyaan: sebelumnya masyarakat berharap tidak ada lagi rapat berulang tanpa keputusan. Namun, persoalan Kapas I kembali memasuki tahapan pembahasan lanjutan.

Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan peran GTRA, memeriksa dokumen sertifikat dan peta pertanahan secara menyeluruh, serta menghasilkan langkah konkret berdasarkan hukum agar sengketa tidak terus berlarut-larut.

Apresiasi kepada Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, S.I.K., M.Si., atas upaya fasilitasi yang dinilai turut mendorong kembali pembahasan oleh Pemda Madina.

Kini, masyarakat Kapas I menunggu bukan sekadar undangan rapat berikutnya, melainkan kepastian penyelesaian yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tak perlu rapat boleh berulang ulang, jika kepastian hak masyarakat tak juga dapat dikembalikan.!

(MO).

Penyumpahan Advokat FERADI WPI di Pengadilan Tinggi Surabaya & Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Total 19 Advokat yang disumpah.

Surabaya, Jum”at, 9 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id

Sumpah Advokat Adalah Momentum Penting bagi Seorang Pengacara. Karena ketika diambil Sumpahnya di Pengadilan Tinggi Maka Yang bersangkutan mendapatkan Berita Acara Sumpah ( BAS ) yang digunakan untuk litigasi / bersidang di seluruh Pengadilan di Indonesia.

Kabar gembira dari Organisasi Advokat FERADI WPI untuk kesekian kalinya mengikuti penyumpahan advokat yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Surabaya pada Hari Selasa 13 Oktober 2026 dan Pengadilan Tinggi Bandung pada Hari Kamis 15 Oktober 2026.

Dimana pada kesempatan penyumpahan kali ini FERADI WPI mengantarkan 1 ( satu ) advokat peserta untuk diambil sumpah nya di PT Surabaya dan 18 ( delapan belas ) advokat peserta sumpah di PT Bandung.

“Semua ini karena berkat Pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Kami FERADI WPI sebagai organisasi bisa mengantarkan sebanyak ( total 19 orang ) peserta calon advokat untuk diambil sumpahnya pada tgl 13 dan 15 Oktober 2026 ini” Ujar Bapak Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ. ,C.FTAX.

Penyumpahan advokat dilakukan secara berkala di seluruh Pengadilan Tinggi se Indonesia.

Bagi anda yang ingin mengikuti PKPA UPA dan Penyumpahan Advokat / Sumpah Advokat bisa melalui FERADI WPI, informasi lebih lanjut bisa wa ke nomor Whatsapp Bapak Advokat Donny Andretti / Wa Ketum FERADI WPI 085292386636.

Catatan Redaksi: Redaksi media ini menyatakan bahwa pemberitaan disusun secara berimbang dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Aliansi Gibran Dorong Reformasi Pendidikan, Soroti Kurikulum hingga Kesejahteraan Guru.

Jakarta, Jum”at, 9 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.id


Ketua Umum Aliansi Gibran (GIGIH BERDAULAT NUSANTARA), Reyhan Restuansyah, mendorong reformasi sistem pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Gagasan tersebut mencakup pembaruan kurikulum, perbaikan sistem pendidikan, penyetaraan pendidikan luar negeri, hingga peningkatan kesejahteraan guru.


Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 9 Oktober 2026. Menurut Reyhan, pembenahan sistem pendidikan diperlukan agar Indonesia mampu menjawab tantangan generasi muda serta mengikuti perkembangan pendidikan global yang semakin dinamis.


Ia menilai, reformasi pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga perlu mencakup struktur jenjang pendidikan, sistem pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyetaraan pendidikan.


Dorong Kurikulum Nasional dan Internasional
Reyhan mengusulkan adanya dua pendekatan kurikulum, yakni kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut dapat memberikan pilihan pendidikan yang lebih adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.


Kurikulum nasional diharapkan tetap menjadi landasan dalam membangun karakter, pengetahuan, dan kompetensi generasi muda Indonesia. Sementara itu, pendekatan kurikulum internasional dapat menjadi alternatif untuk memperluas wawasan dan meningkatkan daya saing peserta didik di tingkat global.


Ia menegaskan bahwa pembaruan kurikulum perlu dikaji secara matang agar selaras dengan kebutuhan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tantangan dunia kerja di masa mendatang.


Soroti Penyetaraan Pendidikan Luar Negeri
Selain persoalan kurikulum, Reyhan turut menyoroti penyetaraan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.


Ia mendorong adanya mekanisme penyetaraan yang lebih efektif, transparan, dan tidak berbelit-belit agar lulusan dari luar negeri tidak menghadapi kesulitan administratif maupun akademik ketika kembali ke Indonesia.
“Tujuannya agar generasi muda Indonesia yang berpendidikan di luar negeri tidak kesulitan dalam proses penyetaraan pendidikan di Indonesia,” ujar Reyhan.


Menurutnya, mobilitas pendidikan antarnegara yang semakin terbuka perlu diimbangi dengan sistem penyetaraan yang jelas. Dengan demikian, perbedaan sistem pendidikan di setiap negara tidak menjadi hambatan yang tidak perlu bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan maupun mengembangkan kompetensinya di Indonesia.
Kesejahteraan Guru Jadi Perhatian
Dalam agenda reformasi pendidikan tersebut, Reyhan juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.


Ia mengusulkan agar gaji guru ditingkatkan hingga setara dengan penghasilan anggota DPRD kabupaten/kota. Usulan ini, menurutnya, merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap peran strategis guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.


Reyhan menilai, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di masa depan.


Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru perlu menjadi bagian dari pembahasan reformasi pendidikan nasional, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, pemerataan kesejahteraan, serta kebijakan yang berlaku.


Harapkan Reformasi Pendidikan Dibahas Secara Menyeluruh
Aliansi Gibran menilai bahwa reformasi pendidikan harus dilaksanakan melalui kajian yang komprehensif, meliputi pembenahan sistem pendidikan, penyempurnaan kurikulum, penyetaraan pendidikan luar negeri, serta peningkatan kesejahteraan guru.


“Tujuannya memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, memperbaiki sistem kurikulum, serta meningkatkan kesejahteraan guru,” kata Reyhan.


Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional.
Menurutnya, pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Karena itu, pembenahan sistem pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi muda Indonesia yang berdaya saing, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan global.