Gigih Berdaulat Nusantara (ALIANSI GIBRAN) Meminta Pertamina Segera Bertindak Mengatasi Kelangkaan BBM Di Berbagai Daerah”Masyarakat Beli Tunai, Bukan Kredit!.

Bogor – Jawa Barat, Jum”at,16 Oktober 2026 – kabarbangsa.my id

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gigih Berdaulat Nusantara (Aliansi GIBRAN), Reyhan Restuansyah, menyoroti tajam fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini. Pihaknya meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil langkah cepat dan konkret demi menjamin kelancaran pasokan energi bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Reyhan menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan pokok dan vital bagi mobilitas serta roda perekonomian warga sehari-hari. Kelangkaan yang berkepanjangan di lapangan dinilai sangat merugikan masyarakat luas.

“Kami meminta dengan tegas kepada pihak Pertamina agar segera mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Reyhan.

Lebih lanjut, Reyhan, menekankan bahwa masyarakat menyelesaikan kewajibannya dengan membeli BBM secara langsung dan tunai. Oleh karena itu, sudah menjadi hak warga untuk mendapatkan ketersediaan pasokan BBM yang stabil dan memadai di SPBU.

“Ingat, masyarakat itu membeli BBM secara cash (tunai), bukan kredit! Walaupun ada unsur subsidi/non subsidi di dalamnya, warga tetap membayar kewajibannya secara langsung. Maka dari itu, Pertamina dan pihak-pihak terkait wajib memastikan stok dan distribusinya aman di seluruh pelosok daerah,” tambahnya dengan nada lugas.

Ketua Umum GIGIH BERDAULAT NUSANTARA (ALIANSI GIBRAN) berharap Pertamina bersama pemerintah segera mengevaluasi rantai distribusi serta menindak tegas segala bentuk penyimpangan jika ditemukan adanya pihak-pihak yang mempermainkan kuota maupun pasokan BBM di lapangan.

“Jangan sampai aktivitas ekonomi warga terganggu hanya karena masalah tata kelola dan distribusi BBM yang terlambat atau tidak merata,” pungkasnya.

Ketua Umum GIGIH BERDAULAT NUSANTARA (ALIANSI GIBRAN), Reyhan Restuansyah, Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Dan Kewaspadaan Global.
Setiap Provinsi Di Indonesia Memiliki Kilang Minyak Untuk Melayani Masyarakat Indonesia Di Setiap Wilayahnya, dan Persiapan Menghadapi Tantangan Militer Global (Armada Perang Ada) Tapi (BBM Tidak Ada) Bagaimana !!! Istilah Terbalik, Berperang Memiliki Senjata Namun Tidak Memiliki Peluru. Kalau Ini Berperang Memiliki Kendaraan, Namun Tidak Memiliki Bahan Bakar.

Rilis Pers – Ketua Umum DPP Gigih Berdaulat Nusantara.

Aliansi Gibran Minta Pemutihan Tunggakkan BPJS Kesehatan Maximal Tunggakkan Rp.5 Juta Per Kepala Keluarga.

Jakarta, Selasa,13 Oktober 2026 – kabarbangsa.ny.id

Aliansi Gibran minta pemerintah mengevaluasi sistem pembayaran Cicil BPJS Kesehatan yang dikeluhkan masyarakat. Perkumpulan tersebut juga mendorong kebijakan pemutihan total atau penghapusan tunggakan iuran maksimal tunggakan Rp5 juta per kepala keluarga, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum DPP Aliansi Gibran, Reyhan Restuansyah, menanggapi aspirasi masyarakat yang diterima Sekretariat DPP Aliansi Gibran di Bogor, Jawa Barat, Senin (12/10/2026).

Reyhan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi untuk melakukan pemutihan total terhadap peserta BPJS kesehatan yang memiliki maximal tunggakan 5jt per kepala keluarga, agar kepesertaan dapat melakukan nya dari awal.

Reyhan Restuansyah pun Meminta Evaluasi Sistem Pembayaran Cicil yang tersedia pada Aplikasi BPJS Kesehatan.

“Peserta Sudah Mencicil, Aplikasi Masih Dibekukan. Dapat Digunakan, Jika Sudah Lunas”.

Reyhan mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat yang kesulitan menggunakan BPJS Kesehatan meskipun telah mencicil tunggakan.

“Saya meminta kementerian terkait untuk mempermudah kepesertaan BPJS Kesehatan, dikarenakan banyak masyarakat dalam proses mencicil pembayaran tapi tetap tidak bisa menggunakan BPJS kesehatan tersebut,” ujar Reyhan dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).

Ia menilai mekanisme pembayaran dan akses layanan perlu dievaluasi agar peserta, terutama dari kelompok ekonomi kurang mampu, tidak semakin kesulitan memenuhi kebutuhan administrasi kepesertaan.

#aliansigibran
#dppgibran
#bpjskesehatan
#kementeriankesehatan
#kemenkes
#kemensosri
#kemendagri

Prabowo – Jokowi, Bertemu, Aliansi Gibran Sebut Isu Keretakan Tertepis.

Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026 – kabarbangsa.ny.id

Aliansi Gibran menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi sinyal penting tentang tetap terjaganya komunikasi dan hubungan di antara kedua tokoh nasional tersebut.

Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo tersebut berlangsung pada 7 Oktober 2026 di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertajaya, Jakarta. Pertemuan itu menjadi perhatian di tengah berbagai dinamika politik nasional dan polemik yang berkembang terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Gibran, Agung Nugroho, mengatakan pertemuan Prabowo dan Jokowi menunjukkan adanya hubungan yang tetap terjalin di tengah spekulasi mengenai keretakan hubungan keduanya.

“Terjalinnya kedua tokoh tersebut menepis isu keretakan di antara Prabowo dan Jokowi. Publik pasti menduga pertemuan tersebut adalah untuk membahas terkait sidang PHPU Pilpres 2024 yang sedang dijalankan saat pertemuan tersebut di Kertajaya, kediaman Prabowo,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2026).

Menurut Agung, pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah dinamika politik nasional dan polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai keakraban antara Prabowo dan Jokowi dapat menjadi contoh bagi para elite politik agar tetap mengedepankan komunikasi, persatuan, dan persaudaraan dalam menghadapi perbedaan pandangan politik.

“Permainan Catur ala Pakdhe”

Agung mengibaratkan langkah Jokowi menemui Prabowo sebagai sebuah “permainan catur” yang menurutnya memiliki pesan politik tersendiri.
“Menurut saya Jokowi mendatangi kediaman Prabowo adalah langkah permainan catur ala Pakdhe dengan persoalan isu ijazahnya dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Agung.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi sorotan karena berlangsung ketika perdebatan publik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Gibran masih berkembang.

Agung kemudian menyinggung permohonan yang sebelumnya diajukan Denny Indrayana ke MK terkait persyaratan pendidikan Gibran. Menurutnya, dinamika hukum dan politik yang berkembang setelah putusan MK merupakan bagian dari proses demokrasi.

“Saya melihat putusan MK tersebut, ada beberapa tokoh politik yang muncul untuk membahas soal penyetaraan ijazah Gibran, namun kembali lagi itu adalah hak demokrasi dari para tokoh politik tersebut,” ujarnya.

Agung menegaskan, berbagai perbedaan pandangan maupun dinamika politik yang muncul merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, menurutnya, komunikasi antartokoh nasional tetap penting untuk menjaga suasana politik yang kondusif.
“Permainan catur ala Pakdhe Jokowi itu memang sangat jeli,” ucapnya.

Aliansi Gibran berharap pertemuan Prabowo dan Jokowi dapat dimaknai sebagai pesan positif mengenai pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah dinamika politik nasional.

Reyhan Restuansyah Ketua Umum Aliansi Gibran, Hormati Keputusan MK.

Jakarta. 7 Oktober 2026 – kabarbangsa.my.if

Ketua Umum Aliansi Gibran, Reyhan menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya.

Menurutnya, putusan MK merupakan keputusan lembaga konstitusi yang harus dihormati seluruh pihak. Proses hukum yang ditempuh para pemohon juga dinilai sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum.

“Kami menghormati dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, putusan MK harus menjadi rujukan bersama dan tidak perlu lagi diperdebatkan secara berlebihan. Semua pihak harus menghormati proses dan keputusan hukum yang telah ditetapkan,” ujar Reyhan dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (6/10/2026) malam.

Ia menilai keputusan MK yang menyatakan Denny Indrayana cs tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui jalur konstitusional.

“MK sudah memberikan putusannya. Salah satu pertimbangannya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024. Artinya, mekanisme konstitusional terkait sengketa Pilpres telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Menurut dia, polemik mengenai Pilpres 2024 tidak seharusnya terus diperpanjang setelah seluruh proses hukum ditempuh melalui lembaga yang berwenang.

“Kita harus belajar menghormati proses demokrasi dan proses hukum. Setelah ada putusan dari lembaga yang berwenang, mari kita hormati bersama. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru membuat masyarakat terus terjebak dalam polemik yang tidak berkesudahan,” ujarnya.

Aliansi Gibran, lanjutnya, tidak ingin menjadikan putusan MK sebagai momentum untuk melakukan euforia ataupun menyerang pihak yang mengajukan gugatan.

Sebaliknya, putusan tersebut harus menjadi momentum untuk mengakhiri polemik dan mengembalikan perhatian seluruh pihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami tidak ingin menjadikan putusan ini sebagai alasan untuk menyerang atau menyudutkan pihak mana pun. Ini adalah proses hukum. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga demokrasi dan mengawal pemerintahan agar bisa bekerja dengan baik,” katanya.

Tetap Kawal Prabowo-Gibran

Reyhan menegaskan organisasinya akan tetap mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengawalan terhadap pemerintah bukan sekadar memberikan dukungan, tetapi juga memastikan program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami akan tetap mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami mendukung program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tentu pengawalan juga berarti memberikan masukan dan kritik yang konstruktif ketika ada hal yang perlu diperbaiki,” tuturnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengesampingkan perbedaan politik dan bersama-sama menjaga stabilitas demokrasi serta mendukung agenda pembangunan nasional.

“Setelah seluruh proses hukum ditempuh melalui mekanisme yang tersedia, saatnya kita mengesampingkan perbedaan politik. Jangan lagi masyarakat dibebani dengan polemik yang tidak berkesudahan,” katanya.

Aliansi Gibran, lanjut dia, akan terus berada dalam barisan masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah sekaligus menyuarakan aspirasi publik.

“Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas. Pemerintah harus diberikan ruang untuk bekerja, tetapi masyarakat juga berhak memberikan kritik dan masukan. Kami akan terus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-programnya berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

RUMAH JUANG JOKOWI (RJ2) HADIRI KUNKER BAPAK JOKOWI DI RAKORDA DPD PSI KABUPATEN BEKASI

Bekasi, Minggu, Minggu, 27 September 2026 – kabarbangsa.my.id

Tim Rumah Juang Jokowi (RJ2) menunjukkan komitmennya dengan menghadiri agenda kunjungan kerja (kunker) Joko Widodo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bekasi.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim RJ2, Ibu Naomi, bersama jajaran pengurus dan anggota. Kehadiran mereka dilakukan untuk mengikuti serta membersamai rangkaian agenda yang berlangsung di Kabupaten Bekasi.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Tim RJ2 menyampaikan komitmen untuk tetap menjaga kekompakan dan koordinasi dalam menjalankan kegiatan organisasi serta mendukung berbagai agenda yang mereka anggap sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Ibu Naomi bersama jajaran RJ2 menegaskan pentingnya menjaga soliditas dan kebersamaan di antara para anggota.

“Kami 1 Komando dengan Bapak Jokowi,” tegas jajaran Tim RJ2 di lokasi kegiatan.

Menurut Tim RJ2, kehadiran mereka dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi, silaturahmi, dan kekompakan antaranggota serta mengikuti perkembangan agenda yang berlangsung.

Kegiatan kunker dan Rakorda tersebut menjadi momentum bagi Tim RJ2 untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus menunjukkan bahwa jajaran mereka tetap solid dan terorganisir dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi.

Redaksi