Surat Baru Diterima Pagi Hari Sebelum Gelar Perkara hanya berjarak 46 menit antara surat undangan diberikan lewat wa pdf ke kuasa hukum dengan jadual agenda acara gelar perkara di Polda Banten.
Tim kuasa hukum Uun menyatakan persoalan utama yang disampaikan bukan substansi RJ, melainkan waktu pemberitahuan mengenai agenda gelar perkara yang tidak masuk nalar tidak masuk akal, sangat mendadak 46 menit saja dari jadual Gelar Perkara surat pdf baru diberikan lewat wa ke kuasa hukum. Ujar Revan Pratama Wijaya
Cibubur – Tim Kuasa Hukum/Pendamping Hukum Fam Fuk Tjhong alias Uun meminta penjadwalan ulang gelar perkara dalam proses Restorative Justice (RJ) yang dijadwalkan Ditreskrimum Polda Banten pada Senin, 31 Agustus 2026. Permintaan tersebut diajukan karena surat undangan gelar perkara Nomor B/5073/VIII/2026/Ditreskrimum, tertanggal 28 Agustus 2026, baru diterima oleh Revan Pratama Wijaya SH, C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., selaku Kuasa Hukum Uun, pada Senin pagi sekitar pukul 09.14 WIB melalui pesan WhatsApp, sementara agenda gelar perkara dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, waktu antara diterimanya pemberitahuan dan pelaksanaan agenda hanya sekitar 46 menit.
Surat permohonan penjadwalan ulang tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum/Pendamping Hukum Uun melalui surat Nomor 009/SP/VIII/2026, tertanggal 31 Agustus 2026, kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten melalui Kasubdit I Ditreskrimum Polda Banten. Dalam surat tersebut, tim menegaskan bahwa permohonan penjadwalan ulang bukan merupakan penolakan terhadap proses gelar perkara maupun mekanisme RJ.
Undangan Gelar Perkara Berkaitan dengan Proses RJ
Berdasarkan surat Ditreskrimum Polda Banten Nomor B/5073/VIII/2026/Ditreskrimum tertanggal 28 Agustus 2026, Uun diundang untuk menghadiri gelar perkara yang dijadwalkan pada Senin, 31 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB di Ruang Restorative Justice Ditreskrimum Polda Banten.
Surat tersebut menyebut gelar perkara berkaitan dengan proses penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice dalam perkara yang sebelumnya dilaporkan Uun melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/313/VII/SPKT.II.DITRESKRIMUM/2026/POLDA BANTEN tanggal 19 Juli 2026.
Dalam surat undangan tersebut juga dicantumkan adanya kesepakatan musyawarah kekeluargaan atau RJ antara pihak korban dengan empat pihak yang berkaitan dengan perkara, yakni Ajat Sudrajat, Endang, Dahlan alias Dalong, dan Rendra Priatama.
Gelar perkara tersebut kemudian dijadwalkan untuk membahas proses penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan RJ yang telah berkembang dalam penanganan perkara.
Dalam surat balasannya, Tim Kuasa Hukum menyebut undangan baru diterima atau disampaikan kepada mereka pada Senin, 31 Agustus 2026 sekitar pukul 09.14 WIB, sementara pelaksanaan gelar perkara dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB di hari yang sama. Dengan demikian, hanya terdapat waktu sekitar 46 menit antara penerimaan undangan dan agenda yang ditentukan penyidik.
Menurut Revan Ketua Tim Advokasi Pak UUN / Fam Fuk Tjhong, “rentang waktu tersebut tidak cukup untuk melakukan koordinasi internal, menyesuaikan agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, mempersiapkan kehadiran Uun, serta menyiapkan sikap dan keterangan yang diperlukan dalam forum gelar perkara. SANGAT TIDAK MASUK AKAL 46 MENIT SEBELUM ACARA SURAT BARU DIBERIKAN itu juga dalam PDF Lewat wa saja. Saya rasa Penyidik perlu belajar apa itu penyerahan Surat Yang Patut secara Hukum. Agar panggilannya tidak CACAT HUKUM. Kalau perlu didakan training kami bersedia memberi edukasi gratis secara hukum bagaimana cara bersurat yang patut secara hukum”, Ujar Revan.
Tim juga menyatakan pada waktu yang sama telah terdapat agenda lain yang sebelumnya telah dijadwalkan dan tidak dapat ditinggalkan secara mendadak.
Kuasa Hukum Tegaskan Tidak Menolak Restorative Justice
Kuasa hukum Uun melalui Revan Pratama Wijaya, SH., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menegaskan bahwa ketidakhadiran pada agenda yang telah ditetapkan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap gelar perkara maupun proses penyelesaian melalui Restorative Justice.
Dalam surat resmi yang ditandatanganinya sebagai Kuasa Hukum, Revan menyatakan bahwa pihaknya tetap menghormati dan mendukung proses yang sedang dilaksanakan penyidik serta membuka ruang untuk mengikuti gelar perkara pada waktu yang dapat dipersiapkan secara layak.
“Ketidakhadiran Tim Kuasa Hukum pada jadwal tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pelaksanaan gelar perkara maupun proses penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice.” Tegasnya
Tim kuasa hukum juga menilai kehadiran Uun beserta penasihat hukumnya penting karena Uun merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara dan diperlukan untuk memberikan keterangan, menyampaikan sikap, serta mengikuti proses musyawarah dalam rangka RJ.
Minta Jadwal Baru dengan Pemberitahuan yang Memadai
Dalam surat tersebut, Tim Kuasa Hukum meminta agar penyidik memberikan jadwal baru dengan waktu pemberitahuan yang memadai dan efektif, sehingga Uun bersama kuasa hukumnya dapat mempersiapkan kehadiran secara baik.
Tim juga meminta agar kejadian serupa tidak kembali terjadi pada agenda berikutnya. Setiap undangan atau pemberitahuan mengenai gelar perkara diminta disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya tim kuasa hukum, dalam waktu yang cukup sebelum agenda dilaksanakan.
Menurut surat tersebut, waktu pemberitahuan yang memadai diperlukan agar pihak yang diundang dapat menerima informasi, melakukan koordinasi internal, menyesuaikan agenda yang telah terjadwal, serta mempersiapkan kehadiran secara efektif.
Tim menyatakan pemberitahuan yang disampaikan pada hari yang sama dengan waktu pelaksanaan, terlebih dengan rentang waktu yang sangat singkat, berpotensi menyulitkan pihak yang diundang untuk hadir secara efektif. Karena itu, penjadwalan berikutnya diminta mempertimbangkan aspek kepastian, kepatutan, dan efektivitas waktu pemberitahuan.
Donny Andretti ( Advokat Senior, Ketua Umum OA FERADI WPI, Pimpinan Subur Jaya Lawfirm ), Pemanggilan Harus Memperhatikan Jangka Waktu yang Wajar
Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., C.Md., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menjelaskan bahwa dalam hukum acara pidana, pemanggilan terhadap pihak yang memiliki kapasitas sebagai Tersangka dan/atau Saksi tidak hanya berkaitan dengan adanya surat panggilan, tetapi juga harus memperhatikan kepatutan waktu agar pihak yang dipanggil memiliki kesempatan yang layak untuk mempersiapkan kehadirannya.
Menurut Donny, prinsip tersebut secara tegas terdapat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan yang sah “dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.”
Donny mengatakan, frasa “jangka waktu yang wajar” menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak semata-mata menempatkan pemanggilan sebagai persoalan administratif berupa ada atau tidaknya surat. Menurutnya, waktu antara diterimanya pemberitahuan dengan pelaksanaan agenda juga perlu dilihat dari apakah pihak yang dipanggil secara nyata mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengetahui agenda, mempersiapkan diri, mengatur kehadiran, serta melakukan koordinasi dengan kuasa hukum atau pendamping apabila diperlukan.
“Pasal 26 ayat (2) sudah memberikan prinsip yang jelas, yaitu pemanggilan harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah dan memperhatikan jangka waktu yang wajar. Jadi, yang harus dilihat bukan hanya apakah suratnya ada, tetapi juga apakah waktu yang diberikan secara nyata memungkinkan pihak yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya secara layak,” ujar Donny.
Dalam konteks perkara Uun, menurut Donny, ketentuan tersebut relevan untuk melihat persoalan pemberitahuan agenda gelar perkara dalam proses Restorative Justice yang dijadwalkan pada Senin, 31 Agustus 2026.
Tim kuasa hukum sebelumnya menyampaikan bahwa surat undangan gelar perkara Nomor B/5073/VIII/2026/Ditreskrimum, tertanggal 28 Agustus 2026, baru diterima oleh tim kuasa hukum pada Senin pagi, 31 Agustus 2026 sekitar pukul 09.14 WIB melalui pesan WhatsApp, sementara agenda gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, berdasarkan waktu yang disampaikan tim hukum, terdapat jeda sekitar 46 menit antara diterimanya pemberitahuan dan waktu pelaksanaan agenda.
Menurut Donny, keadaan tersebut perlu dinilai secara objektif dengan mempertimbangkan apakah waktu yang tersedia dapat dikategorikan sebagai “jangka waktu yang wajar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) KUHAP.
“Dalam perkara ini, kami tidak sedang mengatakan bahwa setiap pemberitahuan yang waktunya singkat otomatis menjadi tidak sah. Yang kami pertanyakan adalah kewajaran waktunya. Ketika pemberitahuan baru diterima sekitar 46 menit sebelum agenda dimulai, tentu perlu dilihat apakah dalam waktu sesingkat itu pihak yang dipanggil secara nyata dapat mempersiapkan kehadiran, berkoordinasi dengan kuasa hukum, dan memahami agenda yang akan dihadapi,” tegas Donny.
Ia menambahkan, penilaian mengenai kepatutan tersebut tetap harus ditempatkan sesuai kapasitas hukum pihak yang dipanggil dan jenis agenda yang akan dilaksanakan. Pasal 26 ayat (2) secara tekstual mengatur pemanggilan Tersangka dan/atau Saksi, sehingga ketentuan tersebut tidak perlu ditarik secara berlebihan sebagai norma khusus yang secara eksplisit mengatur seluruh tata cara undangan gelar perkara.
Namun, menurut Donny, ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat prinsip kewajaran pemberitahuan dalam proses hukum pidana, terutama ketika pihak yang dipanggil membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dan menggunakan hak-haknya secara efektif.
“Kami berharap setiap proses penanganan perkara dilakukan dengan memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk hadir dan mempersiapkan diri. Prinsipnya adalah proses hukum harus berjalan secara tertib, transparan, dan memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak yang berkepentingan untuk mengikuti proses tersebut secara efektif,” pungkas Donny.
Perkara Berada dalam Tahap Restorative Justice
Secara normatif, mekanisme keadilan restoratif telah memperoleh pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mekanisme keadilan restoratif dan menempatkannya sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana pada tahapan tertentu.
Sementara itu, Polda Banten dalam surat undangannya secara eksplisit menyebut agenda yang dijadwalkan sebagai gelar perkara dalam rangka proses Restorative Justice.
Karena itu, bagi Tim Kuasa Hukum, persoalan waktu pemberitahuan dinilai penting bukan semata-mata mengenai kehadiran administratif, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan Uun untuk hadir, menyampaikan sikap, memberikan keterangan, serta mengikuti proses musyawarah secara efektif.
Tim Kuasa Hukum Tetap Siap Hadir
Meskipun meminta penjadwalan ulang, Tim Kuasa Hukum Uun menyatakan tetap siap berkoordinasi dengan penyidik untuk menentukan waktu gelar perkara pengganti yang memungkinkan dihadiri Uun bersama tim hukumnya.
Dalam surat tersebut, Tim Kuasa Hukum berharap permohonan penjadwalan ulang dapat dipertimbangkan dan dikabulkan agar proses gelar perkara serta penyelesaian melalui mekanisme RJ dapat berjalan secara efektif dengan tetap memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk hadir dan berpartisipasi secara patut.
Surat permohonan tersebut dibuat di Bogor, 31 Agustus 2026 dan ditandatangani Revan Pratama Wijaya, SH., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX. selaku Kuasa Hukum/Pendamping Hukum Fam Fuk Tjhong alias Uun.
Dengan demikian, posisi yang disampaikan Tim Kuasa Hukum saat ini adalah tetap membuka dan mendukung proses Restorative Justice, tetapi meminta agar agenda gelar perkara dijadwalkan kembali dengan pemberitahuan yang memberikan waktu yang wajar untuk melakukan persiapan.
Catatan Redaksi:
Redaksi media kami menyajikan informasi berdasarkan dokumen resmi dan keterangan yang tersedia kepada redaksi. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum oleh pihak tertentu. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
